DEPOK,beritalima.com
Polemik PPDB (Penerimaan peserta didik baru) tahun 2024 nampak nya meninggalkan masalah pasalnya banyak dari kalangan ormas dan LSM se Jawa Barat yang melakukan aksi unjuk rasa di gedung sate, akibat dari kebijakan Pj Gubernur Jawa Barat yang di anggap tidak populer.
Menanggapi masalah tersebut pemerhati pendidikan Rasikin ikut angkat bicara pihak nya menyoroti tugas dan fungsi dari pada pj gubernur yang di anggap hanya teks book saja sehingga mengeluarkan kebijakan yang dapat merugikan pihak lain
” Kekuasaan Gubernur adalah jabatan politik yang di peroleh melalui proses seleksi pemilu. Gubenur yang menjabat adalah orang yang mendapat suara rakyat terbanyak. Karena proses politik inilah maka Ridwan Kamil saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat tidak memimpin hanya dengan teori-teori tetapi juga dengan jiwa yang melebur dalam kultur warganya di Jawa Barat.
Berbeda dengan Penjabat Gubernur Jawa Barat yang di tunjuk oleh pusat. Teori-teorinya sangat teks book serta tidak menyatu dengan jiwa masyarakat Jabar. Ditambah lagi Pejabat Disdik Jabar pun Plt. yang “dadakan” menjabat Disdik oleh karenanya jiwanya pun belum dapat menyatu dengan jiwa pendidikan Jabar,” paparnya, Minggu (14/07/2024)
Untuk itu pihak menegaskan bahwa
Gubernur yang terpilih lewat proses politik lebih mampu merasakan denyut nadi warganya, sementara Penjabat (PJ) Gubernur yang melalui proses penunjukan berpotensi nadinya gagal menyatu dengan nadi warganya.
“Masyarakat pendidikan Jabar seakan-akan telah kehilangan Bapak Kandungnya. Dihantui oleh Pakta Integritas Banci,” jelasnya
Tidak hanya itu dirinya juga meminta para pihak penyelenggara untuk ikut bertanggung jawab kepada masyarakat atas carut marutnya PPDB.
“Dalam konteks ini maka para pihak yang terlibat dalam proses penunjukan dan pengangkatan PJ Gubernur Jabar harus mempertanggungjawabkannya kepada warga masyarakat Jabar,” tutupnya. (yopi)
