Surabaya,- Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah mengatakan jika sebaran Covid-19 di Jawa Timur, terlebih di Surabaya
Raya sangat tergantung pada cara pengendalian pihak maupun instansi terkait dengan di dukung oleh kesadaran masyarakat.
“Perlu dipahami, rapat evaluasi ini bertujuan untuk mensinergikan penanganan bersama dalam upaya percepatan penanganan, dan
penghentian Covid-19 di Surabaya Raya khususnya, dan di Jawa Timur pada umumnya,” kata dia dalam rapat evaluasi penanganan Covid-19 di wilayah
Surabaya Raya yang digelar di Gedung Balai Prajurit, Makodam V/Brawijaya, Surabaya. Senin, 21 September 2020 malam.
Persoalan wabah Covid-19, menurutnya, menjadi suatu hal yang vital bagi kehidupan, sekaligus perekonomian suatu wilayah ataupun
negara. Artinya, tolak ukur suatu negara atau wilayah yang aman dan sejahteran, terletak pada roda perekonomian.
“Dengan melihat kondisi kritis seperti saat ini, kita semua berupaya memaksimalkan bersama-sama untuk mengerahkan kemampuan
mendukung dan mensukseskan program Pemerintah dengan cara traching secara cepat, tepat dan terpadu,” kata Widodo.
Mantan Aspam KASAD itu berujar, koordinasi dan sinergitas antar petugas maupun pihak terkait dalam penanganan Covid-19, sangat
berdampak bagi pemutusan rantai penyebaran pandemi di Surabaya Raya saat ini.
“Supaya, penerapan sanksi bagi pelanggar perorangan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku,” tegasnya.
Tak hanya itu saja, beberapa penekanan pun disampaikan oleh dirinya dalam rapat evaluasi saat ini, termasuk menjalankan Instruksi
Presiden nomor 06 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus.
“Instruksi itu, untuk melakukan intervensi secara masif dalam mewujudkan tertib protokol kesehatan oleh masyarakat. Itu dasar
yang harua dilakukan dalam rangka memperbaiki recovery rate dan menurunkan angka mortality rate,” jelasnya.
Dirinya berharap, rapat evaluasi malam ini, bisa merumuskan langkah-langkah konkrit yang harus diambil secara bersinergi. “Dan itu,
harus dilakukan antar instansi selama waktu kritis, sampai dengan bulan Desember 2020,” tegasnya.
