Kabupaten Malang, beritalima.com | Pembelian mobil dinas mewah Bupati Malang dan wakilnya menuai protes. Pasalnya pembelian dua mobil mewah yang menghabiskan anggaran sekitar Rp 4,4 miliar tersebut dibeli di tengah masyarakat Kabupaten Malang mengalami banyak bencana.
” Masyarakat Kabupaten Malang ini masih butuh bantuan sosial, dan banyak anggaran yang direfocusing dampak dari bencana mulai Pemulihan ekonomi pasca Covid, bencana banjir bandang Malang selatan, tragedi Kanjuruhan, tapi Pemkab Malang justru membeli mobil mewah untuk kendaraan dinas bupati, wakil bupati,” ungkap Ahmad Khusaeri Koordinator Badan Pekerja Prodesa kepada beritalima.com Sabtu (31/12).
Diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Malang telah mengeluarkan anggaran sekitar Rp 4,4 miliar untuk pembelian dua mobil mewah jenis terbaru, yakni Toyota Land Cruiser Prado, dengan harga satu mobil mencapai Rp 2,2 Miliar. Namun, menurut Khusaeri bahwa secara regulasi memang tidak ada pelanggaran terkait dengan pembelian mobil dinas mewah untuk bupati dan wakil bupati.
“Tapi paling tidak, ada hal yang menjadi pemikiran pihak pemkab, minimal bisa menunjukkan rasa empati kepada masyarakat, karena sekarang ini situasi seperti ini, dimana masyarakat masih banyak yang terganggu perekonomiannya, apalagi banyak infrastruktur yang tidak tercover, ini Pemda malah beli mobil dinas mewah,” katanya.
Pada situasi sekarang ini, harusnya Pemkab Malang menggunakan anggaran yang cukup besar untuk penggunaan hal yang lebih penting, seperti penanganan perekonomian masyarakat atau hal lainnya.
“Kita sangat menyayangkan, Bupati dan Wabup seakan-akan tidak punya rasa empati kepada masyarakat yang banyak terganggu perekonomiannya dengan membeli mobil dinas pada masa masa seperti ini, pada masa refocusing anggaran APBD,” katanya.
Khusaeri Menambahkan seharusnya Bupati dan Wakilnya menggunakan uang pribadi untuk membeli mobil mewah seperti itu. Pasalnya, mobil untuk ke lapangan dengan luas wilayah kabupaten Malang tersebut sudah ada Fortuner dan itu masih layak.
“Mobil Toyota Fortuner sebetulnya masih sangat layak untuk operasional keluar masuk wilayah kabupaten Malang yang luas, apalagi jalannya banyak yang kurang memadai, ini kebangetan sekali dan ini bukti pemimpin kurang peka terhadap kesengsaraan rakyatnya,” tandasnya.
Sementara itu Bupati Malang HM Sanusi saat ditemui awak media usai pelantikan pejabat di Pendopo Kabupaten Malang menyampaikan.
“Pertimbanganannya sudah lama ini, dan mobil untuk pelaksanaan tugas, dan itu mobil untuk di Lapangan,” tutupnya.
Redaktur : Santoso
