DEPOK, Beritalima.com | Polres Depok, Jawa Barat kembali melakukan penyekatan massa yang akan bertolak ke Jakarta untuk mengikuti aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law.
Ramai diwartakan sebelumnya, aksi unjuk rasa kali ini akan didominasi oleh mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
Kasat Lantas Polres Metro Depok, Kompol Andi M Indra Waspada, mengatakan, ada tiga titik penyekatan di Kota Depok yang dilakukan pihaknya hari ini.
“Kami melakukan penyekatan di tiga titik. Di Jalan Layang UI, kemudian arah masuk Tol Cijago, dan di pertigaan Jalan raya Bogor. Itu tiga akses yang kita lakukan penyekatan disana untuk mengantisipasi jika ada pergerakan masa dari Depok menuju Jakarta,” kata Andi di Mapolrestro Depok, Pancoran Mas, Jumat (16/10/2020).
Kendati demikian, Andi mengungkapkan belum ada pergerakan massa yang ditemui pihaknya sejak pagi tadi.
“Jadi relatif kondusif. Arus lalin masih lancar terkendali,” jelasnya.
Andi menegaskan, penyekatan yang dilakukan pihaknya bersifat imbauan, semata-mata untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.
“Kita sifatnya hanya untuk memberikan imbauan pada teman-teman yang melaksanakan kegiatan di Jakarta. Tujuannya untuk meminimalisir penyebaran Covid-19,” pungkasnya.
Siang ini Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar unjuk rasa di sekitar Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
Mereka mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja yang dianggap banyak merugikan masyarakat.
Namun, aksi mahasiswa itu dipastikan akan bertepuk sebelah tangan lantaran sang presiden sepanjang hari ini justru beraktivitas di Istana Kepresidenan, Bogor.
“Bapak di (Istana) Bogor,” kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, kepada Beritalima.com
Namun, ia enggan menyebutkan tamu dan menteri yang akan bertemu Jokowi karena agendanya bersifat internal.
“Agendanya intern, tapi kerja, ada menerima beberapa tamu dan menteri,” kata Heru.
Sementara itu, Koordinator Pusat BEM SI, Remy Hastian mengatakan pihaknyaa tetap mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perppu untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan.
UU itu mendapat sorotan karena memuat aturan yang bisa merugikan pekerja hingga merusak lingkungan.
Tak hanya hari ini, saat BEM SI menggelar aksi pada 8 Oktober lalu yang berakhir ricuh, Jokowi juga tak berada di Istana Negara.
Saat itu, Presiden Jokowi lebih memilih melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Timur.
Jokowi baru memberi tanggapan soal aksi unjuk rasa keesokan harinya.
Kepala Negara menyebut aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja disebabkan oleh hoaks dan disinformasi.
Ia juga meminta pihak yang keberatan dengan UU itu menggugat ke Mahkamah Konstitusi.
Dijaga 8.000 Personel Polisi
Kabagops Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Wiraga Dimas Tama, mengatakan sebanyak 8.000 personel kepolisian siap berjaga-jaga saat unjuk rasa berlangsung di sekitar Istana Merdeka.
“Gabungan dari seluruh wilayah, TNI-Polri dan lainnya, total ada 8.000 personel bertugas hari ini untuk mengamankan unjuk rasa BEM SI,” kata Wiraga, saat dikonfirmasi, Jumat (16/10/2020).
Terkhusus dari Polres Metro Jakarta Pusat, lanjutnya, 300 personel polisi disiapkan membantu mengamankan unjuk rasa tersebut.
“Kalau dari Polres Metro Jakarta Pusat ada 300 personel,” jelas Wiraga.
Diketahui, ribuan mahasiswa dari BEM SI akan berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja, di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat.
Wiraga menambahkan, aksi unjuk rasa BEM SI diminta tertib dan mematuhi protokol Covid-19.
“Kami harapkan begitu karena ini masih pandemi. Tapi hak menyampaikan pendapat, ya silakan saja asal sesuai aturan,” ucap Wiraga.
Frd Andi, Beritalima.com
