SURABAYA, Beritalima.com-
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Jawa Timur Musyafak Rouf memastikan akan meneruskan seluruh aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Jawa Timur, termasuk penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung, kepada pemerintah pusat.
“Saya sudah membaca seluruh tuntutan yang dibawa. Aspirasi ini akan kami teruskan,” ujar Musyafak saat menemui ratusan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Senin (19/1/2026).
Didampingi Sekretaris DPRD provinsi Jawa Timur Ali Kuncoro, Musyafak menegaskan mayoritas tuntutan yang disampaikan mahasiswa merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga DPRD provinsi tidak memiliki ruang keputusan secara langsung.
Salah satu isu utama yang disuarakan mahasiswa adalah penolakan terhadap wacana Pilkada tidak langsung atau pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Menurut Musyafak, hingga saat ini pembahasan tersebut masih sebatas wacana dan belum masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI.
“Itu belum menjadi agenda legislasi dan bukan domain kewenangan DPRD provinsi,” kata politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Selain isu Pilkada, mahasiswa juga menyampaikan kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak efektif dan membebani anggaran negara.
Menanggapi hal itu, Musyafak menyatakan DPRD provinsi Jawa Timur tidak memiliki kewenangan untuk mengevaluasi apalagi menghentikan program tersebut karena merupakan kebijakan pemerintah pusat.
Sebelumnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi dengan menyuarakan penolakan terhadap wacana Pilkada tidak langsung.
Koordinator lapangan aksi, Deni Oktaviano Putra, menilai wacana tersebut merupakan bentuk kemunduran demokrasi.
“Kami menolak Pilkada melalui DPRD karena hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung setiap lima tahun sekali harus dijaga,” kata Deni.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa spanduk penolakan serta sebuah keranda hitam bertuliskan “RIP Demokrasi” yang dipajang di depan gerbang utama Gedung DPRD Jawa Timur. Orasi disampaikan secara bergantian menggunakan mobil komando.(Yul)
