SURABAYA, Beritalima.com-
Ketua DPRD provinsi Jatim Musyafak Rouf sempat menemui mahasiswa yang menggelar aksi ‘Indonesia Gelap’ di depan Gedung DPRD provinsi Jatim Surabaya, Senin (17/2/2025).
Namun, Musyafak menolak permintaan massa aksi agar dirinya menghubungi Presiden RI Prabowo Subianto atau Ketua DPR RI Puan Maharani untuk menyampaikan tuntutan mahasiswa.
Bahkan Musyafak meminta maaf karena tidak segera menemui massa aksi, karena baru tiba dari Jombang untuk meninjau hewan ternak yang terjangkit wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).
“Saya mohon maaf harus ke Jombang, urusan PMK penyakit mulut kaki di Jombang,” kata Musyafak di atas mobil komando.
Musyafak kemudian membacakan 10 tuntutan mahasiswa. Salah satunya yakni soal penolakan kebijakan efisiensi anggaran pendidikan.
“Pernyataan sikap sudah kami baca di tempat melalui PDF yang dikirim ke saya, tinggal saya tandatangani, dan kami kirim ke Jakarta sesuai tuntutan adik-adik. Semoga ini mendapat respons positif dari pemerintah pusat,” ucapnya.
Berikutnya, massa meminta Musyafak untuk menghubungi Presiden RI Prabowo Subianto atau Ketua DPR RI Puan Maharani. Tapi Politikus PKB itu menolaknya, karena ia mengaku tidak memiliki nomor keduanya.
“Kami meminta langsung di hari ini sama 10 poin tuntutan dari Aliansi Jatim Menggugat harus sampai ke Ketua DPR RI Puan Maharani dan Presiden Prabowo,” kata korlap aksi Aulia Thaariq Akbar atau Atta.
Musyafak lalu mengatakan, tuntutan mahasiswa itu bakal ia tampung dan diunggah di akun Instagram DPRD Jatim. Namun, mahasiswa tetap menolaknya.
“Kalau hanya mengandalkan surat itu kami tidak percaya, kami butuh bukti langsung,” ucapnya.
Massa lalu meminta Musyafak untuk menghubungi Presiden RI Prabowo Subianto atau Ketua DPR RI Puan Maharani. Tapi Politikus PKB itu menolaknya, karena ia mengaku tidak memiliki nomor keduanya.
Dia kemudian secara tiba-tiba turun dari mobil komando bersama sejumlah ajudannya. Selanjutnya, dia meninggalkan massa aksi dan langsung masuk ke kantornya.
Aksi kemudian menegang. Mahasiswa membakar ban dan keranda mayat bertuliskan #INDONESIAGELAP, menjebol kawat berduri, mencoba merangsek masuk ke DPRD Jatim. Tapi mereka dihalau ratusan brimob serta aparat kepolisian bertameng. Water cannon disemprotkan. Kericuhan pun tak terhindarkan.
Berikut 10 tuntutan mahasiswa:
1. Menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan karena mengancam investasi masa depan bangsa menuju Indonesia Emas 2045
2. Memberikan hak-hak dosen yang mangkrak, seperti tunjangan kinerja (Tukin) bagi dosen ASN dan memastikan kesejahteraan tenaga pendidik
3. Menuntut peninjauan ulang terhadap program Makan Bergizi Gratis dengan mempertimbangkan efektivitas, transparansi, serta dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat luas.
4. Menolak penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di lingkungan kampus, yang berpotensi merusak lingkungan akademik, mencederai independensi perguruan tinggi, serta bertentangan dengan prinsip keberlanjutan
5. Menolak revisi Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2025, khususnya Pasal 288A Ayat 1, karena berpotensi membatasi peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap kinerja legislatif serta melemahkan prinsip demokrasi.
6. Menolak Rencana Revisi UU KUHAP & UU Kejaksaan agar tidak menciptakan tumpang tindih hukum dalam proses peradilan serta mencegah terciptanya “absoulte power” kejaksaan karena adanya pelebaran wewenang kejaksaan dalam peradilan perkara
7. Menuntut kejelasan dan evaluasi keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara
(IKN). Sekaligus menuntut untuk evaluasi anggaran pemerintahan di kwartal pertama
8. Wujudkan Reforma Agraria dengan mencabut Proyek Strategis Nasional (PSN) yang justru merugikan masyarakat, termasuk Surabaya Waterfront Land. Cabut Hak Guna Bangunan (HGB) ilegal di beberapa daerah Jawa Timur
9. Melakukan evaluasi terhadap instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 sehingga adanya peraturan turunan dari Inpres tersebut
10. Hapuskan Multifungsi TNI/Polri dalam sektor sipil karena melenceng dari cita-cita Reformasi Indonesia.(Yul)
