BANYUWANGI,Beritalima.com – Bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Benculuk, Kecamatan Cluring, Banyuwangi, Anis, akhirnya angkat bicara terkait polemik pengelolaan dana program ketahanan pangan nasional yang kini menjadi sorotan publik. Meski demikian, klarifikasi dari Ketua BUMDes hingga saat ini belum berhasil diperoleh.
Anis mengungkapkan bahwa dari total dana sebesar Rp208 juta yang diterima BUMDes untuk program ketahanan pangan berupa usaha ternak bebek, masih terdapat sisa uang di kas BUMDes. Namun, ia menegaskan tidak dapat menyampaikan secara rinci jumlah sisa dana tersebut. Selasa (03/01/2026).
“Masih ada sisa dana di kas kami. Tapi untuk nominalnya, saya tidak bisa memberikan keterangan tanpa izin dari ketua atau direktur BUMDes,” ujar Anis saat dikonfirmasi wartawan.
Menurut Anis, seluruh pengeluaran dana BUMDes tetap dicatat dalam administrasi keuangan. Ia menyebut, setiap penggunaan dana mengikuti arahan pimpinan BUMDes dan dilakukan sesuai kebutuhan program, meskipun tidak merinci pos-pos pengeluaran yang telah direalisasikan.
Terkait pembelian bebek dan pembangunan kandang, Anis menyampaikan bahwa dirinya tidak berada pada posisi pengambil keputusan utama. Ia hanya menjalankan fungsi bendahara sesuai perintah dan mekanisme internal BUMDes yang berlaku.
Hingga kini, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa ternak bebek yang sebelumnya dibeli BUMDes diduga telah dijual, sementara aset fisik yang tersisa hanya bangunan kandang. Situasi ini memunculkan pertanyaan publik terkait efektivitas dan transparansi penggunaan dana ketahanan pangan tersebut.
Sementara itu, upaya wartawan untuk mengonfirmasi langsung kepada Ketua BUMDes Benculuk, Agung Subastian, belum membuahkan hasil. Beberapa kali dihubungi melalui sambungan telepon, yang bersangkutan tidak merespons dan tidak mengangkat panggilan.
Pemerintah Desa Benculuk sendiri telah menyatakan akan menggelar musyawarah desa (musdes) dalam waktu dekat guna membahas persoalan BUMDes secara terbuka. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang klarifikasi seluruh pihak, termasuk pengurus BUMDes, agar polemik ini dapat diselesaikan secara transparan dan akuntabel.(Rony//B5)
