SIDOARJO, Beritalima.com|
Polemik yang berkecamuk di masyarakat setiap menjelang adanya PPDB (Penerimaan Peserta Didik baru), adalah tuntutan adanya pembangunan sekolah SMAN SMKN di setiap kecamatan. Karena dengan adanya system zonasi, membuat masyarakat resah. Mereka menganggap bahwa kebijakan program PPDB system zonasi tidak relevan, mengingat masih banyaknya kecamatan yang tidak memiliki sekolah SMAN-SMKN. Sehingga setiap menjelang adanya PPDB masyarakat mulai melancarkan protes, bahkan mereka tidak segan menggelar demo agar keinginan mereka untuk mendapatkan bangku di sekolah SMAN SMKN bagi anak-anak mereka, bisa terwujud.
Meskipun disadari bahwa suatu hal yang wajar jika orang tua menghendaki pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya, namun anggota DPRD provinsi Jatim, Dr Benyamin Kristianto MARS menegaskan bahwa pendidikan yang terbaik bagi anak-anak, tidak selalu di dapatkan dari sekolah negeri.
“Banyak sekali sekolah swasta yang memiliki mutu dan kualitas yang lebih baik dari sekolah negeri. Ini terutama untuk para orang tua. Jangan terlalu berambisi dan memiliki mindset seolah-olah hanya sekolah negeri yang paling baik, dan menganggap sekolah swasta tidak bermutu. Orang tua juga biasanya membangga-banggakan anak-anaknya yang bisa diterima di sekolah SMAN SMKN,” terang politisi partai Gerindra ini.
Anggota komisi E ini menuturkan,
Polemik yang terjadi di masyarakat sebenarnya tidak separah yang digembar-gemborkan di berbagai media. Tuntutan para orang tua bahwa anak-anak mereka untuk bisa mendapatkan bangku di sekolah negeri, adalah hal yang wajar. Namun jika orang tua itu adalah orang yang mampu, mestinya tidak usah ikut berebut untuk mendapatkan bangku di sekolah negeri.
“Rubalah pemikiran yang seperti itu. Masih banyak sekolah-sekolah swasta yang memiliki kualitas lebih baik, bahkan SMK swasta, lebih banyak menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder agar para siswa setelah lulus bisa langsung bekerja. Stakeholder siap menampung lulusan sekolah tersebut. Kenapa bisa begitu, karena mereka yakin bahwa sekolah tersebut sudah mempersiapkan para siswanya memiliki skill yang mereka butuhkan,” tegas Dr Beny, panggilan akrab Dr Benyamin Kristianto.
Menurut Dr Beny, permintaan masyarakat yang menghendaki agar setiap kecamatan memiliki 1 SMAN dan 1 SMKN harus dikaji ulang. Karena untuk membangun sekolah negeri, membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan tambahan guru-guru yang berkualitas juga.
“Perlu kajian-kajian, perlu survey, perlu biaya yang dianggarkan dari APBD. Masih banyak syarat yang harus diperhatikan. Untuk itu, menurut saya, kalau pemerintah provinsi memiliki rencana untuk membangun sekolah negeri, sebaiknya dana tersebut bisa dialokasikan untuk meningkatkan kualitas sekolah swasta. Perkuat kualitas sekolah swasta, agar nantinya sekolah-sekolah swasta ini bisa bersaing dengan sekolah negeri. Jika kualitas sekolah swasta setara atau bahkan lebih baik dari sekolah negeri, saya yakin para orang tua enggak bakalan tergiur untuk memaksa anak-anaknya rebutan duduk di bangku sekolah negeri,” tandasnya.
“Jika SMK swasta maupun negeri memiliki standar yang sama, maka urusan pemerintahan mau menerapkan kebijakan seperti apapun, tidak akan mempengaruhi masyarakat. Karena itu, fasilitas sarana dan prasarana SMK swasta harus dipenuhi. Setiap sekolah harus mampu mengembangkan inovasi dan kreativitas untuk meningkatkan SDM para siswa. Masing-masing sekolah memiliki program unggulan, sehingga timbul kompetisi yang sehat,” pungkasnya.(Yul)
