SIDOARJO, Beritalima.com|
Ditemui di ruang kerjanya, pemilik Rumah Sakit Sheila Medika ini menuturkan pemikirannya terkait kinerja pemerintah provinsi Jawa Timur selama setahun terakhir. Anggota DPRD provinsi Jatim ini mengungkapkan system pendidikan yang masih harus dibenahi, terutama dari sektor kesediaan sekolah SMAN-SMKN yang tidak terdapat di setiap kecamatan. Selebihnya, masalah Perda PMI yang belum tuntas, meskipun target pengesahan harusnya rampung akhir tahun kemarin. Dan tidak adanya berkoordinasi saat program Jasmas di recofusing.
Adalah Dr Benyamin Kristianto MARS, yang menyoroti kinerja pemerintahan gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama Emil Elistianto Dardak selama setahun terakhir. Menurutnya, kedua pemimpin ini sudah menunjukkan beberapa kemajuan, meskipun masih terdapat beberapa catatan yang membutuhkan pembenahan.
“Terkait anggaran kerjasama antara eksekutif dengan legislatif sudah berjalan baik seperti tahun-tahun yang lalu, dengan adanya Covid-19 ini maka banyak sekali program-program yang dilakukan refocusing, hal ini yang menimbulkan suatu permasalahan di lapangan.
Tidak adanya koordinasi dan komunikasi dengan legislatif, kemudian program Jasmas tidak sesuai dengan yang dijanjikan, menimbulkan kontradiksi dengan masyarakat,” terang Anggota komisi E ini.
Dr Beny, sapaan akrabnya, menjelaskan, dalam satu tahun anggaran yang kemarin, dengan tidak adanya berkoordinasi, sehingga pada saat anggaran tersebut diberikan, ternyata tidak sesuai. Recofusing yang dilakukan eksekutif tidak sepengetahuan legislatif. Dan benturan kepentingan kemudian berdampak pada Jasmas yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh legislatif.
“Kita jadi pusing, harusnya Jasmas bisa cair Rp 200 juta untuk pembangunan masjid, yang diberikan hanya separuhnya, jadi pembangunan masjidnya mangkrak. Kita yang disalahkan, seolah anggaran tersebut kita pakai. Inikan enggak profesional. Kita dianggap beginilah, begitulah,” keluh dr Beny.
Dr Beny menyebutkan, seharusnya jika terjadi perubahan program dari Pemprov, pemegang kekuasaan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para pimpinan legislatif, sehingga tercapai kesepakatan.
“Bagaimana kita duduk bersama-sama membuat anggaran, yang pada prinsipnya anggaran itu bermanfaat buat masyarakat. Daripada terjadi kesalahpahaman yang akan menimbulkan kontoversi. Itu saja masukan dari saya. Kalau yang lainnya sudah cukup baik,” sambung dr Beny.
Dr Beny menambahkan, di komisi E, permasalahan yang klasik dan paling penting masih terkait masalah pendidikan, masalah sosial itu kita perbaiki, terus masalah tenaga kerja terkait UMK.
“Kalau masalah pendidikan,
kita juga ingin harapannya tiap-tiap kecamatan seperti Puskesmas, seringkali saya gabungkan tiap kecamatan itu bisa ada Puskesmas, nah kenapa tidak tiap kecamatan bisa ada SMAN atau SMKN sehingga masyarakat di kecamatan tersebut tidak bingung mencarikan sekolah buat anak-anak. Sehingga kebutuhan sekolah SMAN-SMKN itu bisa ditampung dan tidak jauh-jauh, supaya biaya transportasinya murah,” lanjutnya.
“Dulu mungkin SMAN- SMKN
diperebutkan melalui prestasi. Karena adanya program zonasi, tentu meng-implementasikan-nya harus ada ketersediaan sekolah SMAN SMKN agar pemerataan pendidikan benar-benar bisa terwujud. Di beberapa wilayah kecamatan lebih banyak yang tidak ada sekolahnya, ini yang kemudian menimbulkan masalah. Terutama di daerah-daerah yang agak terpencil. Sekolah semakin jauh dari tempat tinggal masyarakat. Kita sudah anggarkan untuk pembangunan sekolah-sekolah SMAN SMKN. Persoalannya terkait ketersediaan lahan untuk pembangunan sekolah-sekolah tersebut. Jadi harus ada kerjasama dengan pemerintah daerah, jika lahan sudah tersedia, Pemprov yang membangun sekolah-sekolahnya,” pungkasnya.(Yul)
