SIDOARJO, beritalima.com | Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur telah melakukan audiensi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, Rabu (12/4/2023). Kehadiran rombongan BKKBN Jatim yang dipimpin langsung oleh Dra. Maria Ernawati MM ini diterima Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali S.IP bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo serta Kepala Dinas PPPA dan KB Kabupaten Sidoarjo.
Selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Dra. Maria Ernawati MM mengatakan, dalam melaksanakan amanah Pemerintah untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga yang berkualitas serta percepatan penurunan stunting, BKKBN perlu melakukan konvergensi dengan Pemerintah Daerah.
Untuk itu, lanjut Erna, BKKBN Jatim memiliki strategi mengajak dan memohon support Pemerintah Daerah untuk memperkuat lini lapangan, salah satunya dengan melakukan pendampingan kepada keluarga beresiko stunting.
Erna menyampaikan, Pemerintah mengamanahkan percepatan penurunan stunting pada BKKBN karena pendekatan program Bangga Kencana melalui keluarga. “Untuk itu dukungan dari Bapak Bupati terhadap program ini sangat kami harapkan,” lanjut Erna.
Terkait program tersebut, BKKBN memiliki tenaga hingga ke lini lapangan, yaitu Penyuluh KB, kelompok-kelompok kegiatan dan Tim Pendamping Keluarga (TPK).
Disampaikan pula, angka stunting Kabupaten Sidoarjo sudah termasuk baik di Provinsi Jawa Timur, yaitu 16,1%, sesuai data SSGI 2022. Ia menyebut di Sidoarjo ada 1.600 TPK.
“Walau begitu program percepatan penurunan stunting masih harus digalakkan melalui penguatan lini lapangan dengan melakukan pendampingan kepada seluruh keluarga beresiko stunting, sehingga tidak hanya keluarga yang memiliki balita stunting saja yang didampingi, tetapi bisa menyeluruh,” tukas Erna.
“TPK mengawal sasaran tidak hanya keluarga berkasus stunting, namun juga untuk mencegah tidak ada keluarga beresiko stunting,” kata Erna, yang juga menyampaikan bahwa Balai Penyuluhan KB di Sidoarjo tahun ini juga baru dibentuk di 2 kecamatan melalui DAK.
Bupati Sidoarjo H. Ahmad Mudhlor menyatakan dukungannya. Bupati mengatakan, Pemda Sidoarjo akan memperkuat Balai Penyuluhan sebagai base camp pendampingan di lapangan.
Harapannya adalah adanya balai sendiri, agar Penyuluh KB bisa melakukan koordinasi dengan kader-kader, pembinaan bahkan pertemuan. Untuk itu, diharapkan ada kolaborasi antara BKKBN, Dinas PPPA dan KB dengan Dinas Kesehatan dan Kemenkes untuk meningkatkan jumlah dan fungsi balai penyuluhan di lapangan.
“Balai Penyuluhan lebih baik dihidupkan di kecamatan saja, sekalian satu area, biar pelayanan lebih mudah. Atau menggunakan tanah bekas Puskesmas atau aset-aset yang tidak difungsikan supaya lebih proper,” ucap Bupati. (Gan)
Teks Foto: Perwakilan BKKBN Jatim saat audiensi ke Pemkab Sidoarjo, Rabu (12/4/2023).
