YOGYAKARTA, beritalima.com — Berbagai terobosan sangat diperlukan karena ketersediaan infrastruktur di berbagai daerah menjadi fokus Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan daya saing dan pemerataan pembangunan Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan, berkat lima terobosan yang dilakukan Pemerintah, pembangunan infrastruktur PUPR seperti bendungan, jalan dan jembatan, perumahan dan permukiman, sebagian besar dapat diselesaikan tepat waktu.
Kelima terobosan Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dilakukan dalam pembangunan infrastruktur meliputi, regulasi pembebasan lahan, inovasi teknologi, pembiayaan, kepemimpinan dan kordinasi antar lembaga.
Menteri Basuki mengungkapkan soal lima terobosan pembangunan infrastruktur pada diskusi Teras Kita Refleksi 72 Tahun Indonesia Merdeka tema “Kerja Bersama untuk Kejayaan Indonesia” di Balairung Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Sabtu (12/8).
Menteri Basuki menjelaskan, terobosan pertama adalah di bidang regulasi pembebasan lahan. Saat ini, banyak sekali regulasi yang menyulitkan telah disederhanakan.
Terobosan kedua adalah inovasi teknologi. Kementerian PUPR menggunakan inovasi teknologi dari Badan Penelitian dan Pengembangan PUPR. Melalui inovasi, pengerjaan 4 jembatan gantung flyover bisa cepat selesai hanya dalam waktu 4,5 bulan. Begitu pula, dengan pembangunan Sekolah Dasar (SD) sementara di Pidie Jaya, Aceh.
Selanjutnya, terobosan ketiga ialah inovasi pembiayaan, dimana pembangunan infrastruktur yang layak secara finansial seperti jalan tol dan jaringan perpipaan air minum dilakukan dengan menggunakan dana badan usaha seluruhnya maupun sebagian. Untuk jalan tol yang membutuhkan dana investasi mencapai Rp 272 triliun dan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pembiayaan melalui penugasan BUMN seperti Hutama Karya, Waskita Karya dan Perumnas.
Terobosan keempat adalah kepemimpinan. Terobosan kepemimpinan ini telah dilakukan Presiden Joko Widodo yang turun langsung melakukan pengecekan lapangan sebanyak dua kali untuk titik proyek yang sama. “Jika Jokowi saja dua kali, minimal menterinya harus 4 kali.Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan semua proyek berjalan dengan baik termasuk jika menemukan kendala agar dapat dicarikan solusinya segera,” kata Menteri Basuki.
Terakhir atau terobosan kelima adalah menghilangkan hambatan koordinasi antar lembaga dalam membangun infrastruktur. Kecepatan kordinasi sangat diperlukan demi mempercepat proses perijinan sehingga bisa semakin mempersingkat waktu pengerjaan dari yang biasanya 14 hari kerja menjadi hanya 6,5 jam saja. Koordinasi antar lembaga harus dilakukan di pusat dan daerah, sehingga sinergi pengerjaan proyek pemerintah berjalan maksimal.
Turut hadir mendampingi Menteri Basuki pada acara di UGM, Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Imam Santoso, Staf Ahli Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan M. Khalawi, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VII, Achmad Herry Marzuki, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, Tri Bayu Aji dan Kepala Biro Komunikasi Publik, Endra S. Atmawidjaja.
