JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendapat gelar kehormatan, Datuk saat berkunjung ke Keraton Kadriah Kesultanan Pontianak, Minggu (13/6).
LaNyalla datang ke Keraton Kadriah Kesultanan Pontianak bersama Anggota Komite III DPD RI Maya Rumantir dan dua senator dari Provinsi Kalimantan Barat, Erlinawati serta Sukiryanto
Kedatangan LaNyalla bersama rombongan disambut Tarian Persembahan khas Melayu. Mereka diterima langsung pimpinan Kesultanan Pontianak, Sultan Syarif Mahmud Melvin Alkadrie beserta permaisuri, Tania Ahmad, dan ibunya, Mas Ratu Laila.
Di Keraton Kadriah, LaNyalla bersama juga sempat diajak berkeliling untuk melihat peninggalan-peninggalan Kesultanan Pontianak. Rombongan juga dijamu makanan Singkep-singkep, makanan khas Pontianak.
“Terima kasih kepada Bapak Ketua DPD RI yang bersedia hadir di sini. Mudah-mudahan acara silaturahim ini, hubungan kerajaan diberbagai daerah nusantara semakin erat sehingga persatuan terjaga di mana kita kerajaan Nusantara sudah bergabung semua dengan NKRI,” tutur Sultan.
Dalam kesempatan itu Sultan menganugerahi gelar Datuk untuk LaNyalla.
“Saya memberi gelar kepada bapak, Datuk LaNyalla M Mattalitti. Artinya, tamu yang kita beri gelar sudah menjadi keluarga besar Istana Kadriah Kesultanan Pontianak,” jelas Sultan Syarif.
LaNyalla menyampaikan terima kasih atas pemberian gelar kehormatan dari Kesultanan Pontianak. Pada kesempatan itu, LaNyalla menyampaikan pentingnya peran Kerajaan Nusantara lahirnya negeri ini.
Menurut LaNyalla, negara lahir melalui proses panjang, dimotori kelompok civil society yang mandiri dan madani, termasuk di dalamnya adalah kerajaan dan kesultanan Nusantara.
Bukan kelompok politik yang ingin menguasai dan mendominasi. “Karena kerajaan, kesultanan nusantara, pondasi peradaban yang mempengaruhi semangat kemerdekaan dan semangat lepas dari penjajahan,” kata dia.
Senator dari Dapil Provinsi Jawa Timur ini mengatakan, negeri ini lahir dari kesadaran kolektif kaum terdidik, bangsawan dan mereka yang terlibat dalam sejarah dan nilai-nilai adiluhung serta peradaban nusantara yang disebarkan melalui kesultanan dan kerajaan nusantara.
“Dari situ kemudian lahir perkumpulan dan persyarikatan, diawali lahirnya Budi Utomo 1908 dan Sumpah Pemuda 1928 dimana puncaknya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bahkan ideologi bangsa yang dirumuskan lewat sidang BPUPKI dan PPKI juga mendapat banyak masukan pikiran luhur hampir seluruh pemangku kerajaan dan kesultanan nusantara.”
Dikatakan, sudah sepantasnya jika negara mengakui, menghormati dan memberikan tempat khusus keberadaan Kerajaan Nusantara, seperti tertulis dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 dimana Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
“Agar keberpihakan dan dukungan Negara terhadap kerajaan nusantara lebih konkrit dan nyata, DPD RI sebagai representatif daerah berkomitmen mendorong Pemerintah Pusat dan Daerah senantiasa menghormati serta melindungi Kerajaan Nusantara sebagai fondasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI,” jelas dia.
DPD RI juga mendukung berbagai upaya pelestarian nilai tradisi beserta peninggalan Kerajaan Nusantara sebagai bagian dari upaya pembangunan kebudayaan Nasional. “Salah satu agenda DPD RI adalah Kunjungan Kerja di Kerajaan Nusantara. Ini wujud nyata komitmen DPD dalam penguatan peran Kerajaan Nusantara.”
LaNyalla mengundang pemangku kerajaan dan kesultanan Nusantara untuk bertemu dalam forum di Jakarta, Oktober 2021. Dari forum itu, diharapkan lahir beberapa rekomendasi yang fundamental terkait arah perjalanan bangsa ke depan supaya menjadi lebih baik lagi.
Hadir dalam acara silaturahmi ini, Sekjen DPP Majelis Adat Kesultanan Nusantara (MAKN) Yani WS Koeswodidjoyo dan Ketua Tim Pokja Kerajaan Nusantara, Dr Yurisman Star. (akhir)
