MAKASSAR – Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Prof Muhadjir Effendy bersilaturahmi dengan Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar. Acara yang dihelat terbatas dengan protokol kesehatan COVID-19 ini, diselenggarakan di Lantai 17 Menara Iqra Unismuh Makassar, Kamis malam (10/6/2021).
Dalam silaturahmi ini, Muhadjir datang bersama Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, beserta sejumlah pejabat dan staf khusus Kementerian. Acara silaturahmi ini dipandu Rektor Unismuh Makassar Prof Ambo Asse.
Dalam pengantarnya, Ambo Asse memberikan gambaran pencapaian Unismuh Makassar hingga saat ini. Secara khusus, ia berharap agar Menko Muhadjir berkenan meninjau Rumah Sakit Unismuh Makassar yang sedang dalam tahap persiapan untuk diresmikan. Rumah Sakit berlantai delapan itu dibangun di atas lahan 5.000 meter persegi, di Jl Tun Abdul Razak, Kabupaten Gowa.
Muhadjir mengapresiasi kemajuan yang dicapai Unismuh Makassar. Ia berharap kampus ini dapat semakin memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan nasional, khususnya Sulawesi Selatan.
Menko PMK ini menyampaikan beberapa isu-isu aktual yang saat ini menyedot perhatian publik, seperti COVID-19 dan penggunaan dana haji.
“Saat ini perkembangan kemajuan teknologi sangat canggih. Mulai dari artificial intelligence, virtual reality dan lain-lain. Termasuk kehadiran smartphone, kadang membuat kita lupa dengan Tuhan. Makanya Allah juga menurunkan virus yang canggih. COVID-19 ini juga masih terus dipelajari oleh ilmuwan dari seluruh dunia,” jelasnya.
Saat ini, kata Muhadjir, COVID-19 terus bermutasi. Ada mutasi India, ada Eropa, dan lainnya. Bahkan ada jenis COVID-19 yang mutasinya sudah tidak terdeteksi meskipun diperiksa dengan tes swab sekalipun. “Saat diperiksa, negatif. Padahal COVID sudah menyerang paru-paru,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Muhadjir berharap penerapan protokol kesehatan tidak dianggap remeh. Semua yang dilakukan manusia saat ini, seperti Vaksinasi sekalipun, baru merupakan salah satu ikhtiar manusia, meskipun belum memberikan jaminan keamanan sepenuhnya.
Menurut Muhadjir, posisi Indonesia dalam penanganan COVID-19 sudah cukup baik. Indonesia saat ini berada di peringkat 20 dunia. Ia menceritakan, Pemerintah mengambil kebijakan harus dengan cepat, sementara COVID-19 ini belum jelas referensi penanganannya.
“Semua negara di dunia belum ada yang dapat dikatakan berhasil melawan Corona. Bahkan Cina sekalipun, masih mengambil kebijakan Lockdown di beberapa kota,” katanya.
Selain bahaya dari aspek kesehatan, katanya, COVID-19 juga memiliki dampak ekonomi yang besar. “Pemulihan COVID butuh waktu panjang. Tapi pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi, pasti butuh waktu yang lebih lama,” tandas Muhadjir.
Kesadaran dampak ekonomi bagi masyarakat kecil itulah yang membuat Pemerintah memilih kebijakan penyaluran bansos. “Betul data kita masih banyak kekurangan. Tapi kalau menunggu data bagus, baru salurkan bantuan, nanti rakyat kita mati kelaparan duluan. Kita beruntung, belum pernah ada kerusuhan akibat kelaparan di masa pandemi. Di beberapa negara lain sudah terjadi,” tambahnya.
Dana Haji
Selain membahas COVID-19, Muhadjir juga menyinggung soal penggunaan dana haji yang kerap disorot karena pembatalan pemberangkatan haji dalam dua tahun terakhir. Ia menegaskan bahwa dana haji tidak dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur.
Ia melanjutkan, alokasi investasi ditujukan kepada investasi dengan profil risiko low-moderate. Adapun investasi yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berbentuk surat berharga syariah negara dan sukuk korporasi.
“Saya sudah cek langsung ke BPKH. Setiap calon jamaah haji memiliki virtual account. Mereka bisa mengecek posisi dana mereka secara real time. Malah tiga orang Dewan Pengawas BPKH berlatar belakang Muhammadiyah. Jadi insyaallah dana ini akan diawasi dengan baik. Apakah masih menyangsikan orang Muhammadiyah?” tanya Muhadjir disambut tepuk tangan peserta.
Ia juga mengklarifikasi soal penarikan dana haji bagi calon jamaah haji yang belum berangkat tahun 2020 dan 2021. “Kalau yang ditarik hanya dana pelunasan haji, masih punya hak antri. Antrian tidak berubah. Kecuali diambil semua, berarti dianggap mundur. Kalau nanti daftar lagi, harus mengulang antrinya,” jelasnya.
Silaturahmi ini berakhir sekitar pukul 22.00 Wita, dilanjutkan dengan bercengkrama di Puncak Menara Iqra, Lantai 18. Di sana, Muhadjir dan rombongan menikmati Sarabba, dan pemandangan Kota Makassar.
Acara ini dihadiri Pengurus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel, Organisasi Otonom Muhammadiyah, Para Wakil Rektor dan Pimpinan Badan/Lembaga Unismuh Makassar.
