JAKARTA, Beritalima.com– Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyampaikan aspirasi masyarakat Jawa Barat terkait keadilan politik buat provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Penduduk Jawa Barat mendekati 50 juta jiwa dengan 27 kabupaten/kota.
“Saya berterima kasih, Pak Ketua DPD datang ke Jawa Barat secara khusus untuk membicarakan soal Otonomi Daerah (Otda), terkait pemekaran daerah di Provinsi penyangga Jakarta ini. Karena pemekaran di Jawa Barat bukan sekadar euforia masyarakat, tetapi nedasarkan kajian dan pertimbangan yang rasional. Dan, daerah yang kami ajukan untuk dimekarkan juga sudah sangat siap,” ungkap Ridwan.
Ketua DPD RI beserta rombongan dalam rapat kerja dengan Gubernur Jabar memang membahas dua isu spesifik yaitu pemekaran daerah dan pertanian, terkait ketahanan pangan nasional. Jawa Barat adalah provinsi penopang pangan nasional.
Ridwan mengungkapkan jumlah penduduk Jawa Barat setara dengan 1/5 penduduk Indonesia atau sama dengan jumlah penduduk Korea Selatan. Mereka sebagian besar muslim. “Bayangkan, Bupati Bogor, harus mengurus 6 juta penduduk, setara dengan penduduk Sumatera Barat, yang diurus seorang Gubernur dan belasan Bupati/Walikota,” ungkap dia.
Ridwan yang berlatar aristek ini juga membandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, dengan penduduk hampir sekitar 38 juta jiwa, memiliki 38 kabupaten/kota. Begitu pula dengan jumlah desa. Jawa Tengah, dengan jumlah penduduk sekitar 34 juta jiwa, memiliki 8.000 desa, sementara Jawa Barat hanya punya 5.000 desa.
Dari situ saja, kata Ridwan, Jawa Tengah dapat dana desa Rp 8 trilyun, sementara Jawa Barat Rp 5 trilyun. Begitu pula dana transfer pusat, karena alokasinya berdasarkan jumlah daerah, selisih Jawa Timur dan Jawa Barat dalam 5 tahun, mencapai Rp 50 trilyun.
“Satu anak di Jawa Timur, dapat pembiayaan Rp 1 juta, sementara di Jawa Barat terpaksa hanya dapat Rp 600 ribu. Ini soal keadilan politik bagi masyarakat Jawa Barat. Dan saya sangat berharap DPD sebagai wakil daerah dapat memperjuangkan keadilan politik tersebut. Kalau pemekaran daerah masih sulit, tolong ubah pola pendekatan fiskal, dengan tidak melihat jumlah daerah, tapi jumlah penduduk.”
Menanggapi paparan Ridwan, LaNyalla mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang juga Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Desember lalu. “Insya Allah hal ini juga akan saya sampaikan langsung kepada Presiden Jokowi dalam forum konsultasi bulan ini,” tandas senator Dapil Provinsi Jawa Timur itu.
Jawa Barat telah menyiapkan secara matang pemekaran tiga daerah, yaitu Sukabumi Utara, Bogor Barat dan Garut Selatan. Ketiga daerah baru tersebut dikatakan sudah siap dari sisi kemampuan fiskal sebagai daerah otonom.
Terkait pertanian, LaNyalla mengungkapkan, dirinya mendapat masukan dari senator asal Jawa Barat terkait kondisi pertanian di provinsi ini, terutama dalam mendukung gerakan mencetak petani milenial dan desa digital.
“Senator Jawa Barat, Eni Sumarni dan Oni Sumarwan menyampaikan beberapa isu pertanian, seperti berkurangnya lahan pertanian seiring dengan semakin banyaknya alih fungsi lahan. Terutama dengan hadirnya beberapa kawasan industri baru dan hunian masyarakat,” tutur dia.
LaNyalla menerima informasi, lahan pertanian di Indramayu, sebagai lumbung pertanian juga mengalami penurunan sehingga membuka lahan-lahan baru pertanian menjadi mendesak untuk dilakukan.
“Persoalan lainnya adalah permasalahan klasik yang selalu terjadi dari hulu hingga hilir. Yaitu pada saat musim tanam, bibit mahal dan pupuk subsidi langka. Lalu pada saat musim panen, harga gabah anjlok,” kata dia.
Dikatakan, yang menjadi masalah berkurangnya penyuluh pertanian untuk mengimbangi gerakan mencetak petani milenial. “Dan, seringnya bantuan alat-alat pertanian tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Salah satu contohnya, bantuan traktor ukuran besar untuk lahan ukuran kecil. Akhirnya bantuan tersebut tidak terpakai secara optimal dan berakhir mangkrak di gudang,” ulas dia. (akhir)
