SURABAYA, beritalima.com | Pengurus National Paralympic Committe Indonesia (NPCI) Jawa Timur mengadu ke DPRD Jawa Timur dalam rangka meminta fasilitasi agar NPCI Jawa Timur bisa beraundensi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sekaligus bisa diperjuangkan supaya bisa mendapat anggaran untuk pembinaan atlet difabel Jatim.
Dalam pertemuan tersebut perwakilan NPCI Jatim yang terdiri dari lima orang dipimpin langsung oleh Imam Kuncoro selaku ketua NPCI Jatim serta Rio Susanto salah satu pengurus NPCI pusat diterima oleh Ketua DPD Jatim, Kusnadi di ruang kerjanya, Rabu (11/12) sore.
Usai pertemuan, Imam Kuncoro mengaku bersyukur karena sudah diterima langsung oleh ketua DPRD Jatim. “Tujuan kami adalah minta dimediasi keinginan NPCI Jatim untuk memperjuangkan pemberangkatan atlet paralympic Jatim pada Pekan Paralympic Nasional (PPN) November 2020 di Papua. Alhamdulillah ketua DPRD Jatim siap memediasi dengan Ibu Gubernur Jatim,” ujar Imam Kuncoro.
NPCI Jatim berharap keberagnkatan para atlet paralympic Jatim ke Papua nantinya bisa sesuai dengan alur yang sebenarnya, sebagaimana para atlet normal yang mengikuti even kejuaraan baik tingat nasional maupun internasional.
“Persiapan para atlet paralympic Jatim sudah berjalan dengan baik. Bahkan dua pekan lalu pada pekan pelajar paralympic nasional atau Popnasnya anak-anak difabel, Jatim berhasil menjadi juara umum walaupun tanpa training center. Padahal para pesaing seperti dari Jateng itu ada PPLP tapi kita berhasil menjadi juara umum,” beber Imam Kuncoro.
Lebih jauh Imam menjelaskan bahwa pada Pekan Paralympic Nasional, NPCI Jatim hanya bisa mengakomodir sebanyak 75 atlet paralympic. Sedangkan target medali pihaknya tak berani memberikan target muluk-muluk. “Dalam Pekan Paralympic Nasional prestasi Jatim yang terbaik adalah menempati peringkat ke 8, sebab dibanding provinsi lain, Jatim memang kalah jauh karena kurangya perhatian dari pemerintah daerah,” jelasnya.
Sementara itu Ketua DPRD Jatim, Kusnadi mengatakan mengaku kaget saat mendengar keluhan dari NPCI Jatim lantaran selama ini kurang mendapat perhatian dari Pemprov Jatim. Padahal asumsi DPRD Jatim selama ini sudah memberikan perhatian yang cukup melalui alokasi anggaran yang diberikan kepada KONI Jatim. “Masalahnya ternyata NPCI itu sudah bukan menjadi bagian dari KONI Jatim sejak 2016 lalu, sehingga mereka tak lagi mendapat perhatian maupun support anggaran dari pemprov Jatim,” jelas politisi asal fraksi PDI Perjuangan.
Konsekwensi paralympic terpisah dengan KONI itu mengikuti aturan paralympic internasional sehingga sejak tahun 2005 NPCI Jatim mengajukan pemisahan dengan KONI dan baru disetujui pada tahun 2016 lalu.
Persetujuan KONI itu mengacu pada UU No.8 tahun 2016 tentang penyelenggaraan olahraga penyandang disabilitas. “Kalau saya tidak ketemu dengan mereka, saya juga ngak tahu kalau mereka itu adalah organisasi olahraga khusus untuk penyandang yang berdiri sendiri di luar KONI,” ungkap Kusnadi.
Ia berjanji akan mendiskusikan masalah ini dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa agar para atlet difabel ini juga mendapatkan perlakuan yang sama dengan atlet normal yang ada di Jatim karena mereka bertanding itu juga untuk mengharumkan nama Jatim dan bangsa Indonesia. (Pca/p)
