JAKARTA, Beritalima.com– Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju dan mendukung memperkuat pendidikan Islam di Indonesia melalui percepatan peningkatan status sembilan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Negeri Islam (UIN).
Dalam keterangan pers yang diterima awak media, Jokowi rapat konsultasi dengan jajaran Pimpinan DPD RI yakni AA LaNyalla Mahmuf Mattalitti (Ketua DPD RI) dan Nono Sampomo, Mahyuddin dan Sultan Bachtiar Najamudin (Wakil Ketua) di Istana Bogor akhir pekan ini.
Dalam pertemuan sekitar 1 jam itu, pimpinan DPD RI menyampaikan beberapa pokok pikiran hasil pengawasan dan serap aspirasi DPD RI. “Selain penguatan DPD dalam proses legislasi tripatrit dan peningkatan peran DPD dalam proses pembangunan daerah, kami juga sampaikan pandangan DPD tentang agenda Pilkada serentak 9 Desember 2020. Selain itu juga sikap DPD atas RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Kami juga sampaikan hasil serap aspirasi, utamanya yang terkait dengan penguatan dunia usaha dan industri serta ekonomi masyarakat,” ungkap LaNyalla.
Ditambahkan LaNyalla, dukungan penuh Presiden terhadap peningkatan status IAIN menjadi UIN sebagai upaya memperkuat perguruan tinggi Islam, adalah jawaban konkret untuk membuktikan stigma atau anggapan bahwa pemerintahan Jokowi tidak peduli terhadap pengembangan dan perkembangan Islam adalah tidak benar. “Kami berharap Menteri Agama segera menindaklanjuti arahan Presiden terkait hal tersebut,” tukas LaNyalla.
Nono mengatakan, pimpinan DPD juga menyampaikan pandangan agar refocusing anggaran di kementerian tidak merugikan rakyat terutama terkait belanja pembangunan yang sasarannya adalah kelas menengah ke bawah. “Kami masih menemukan beberapa kasus, rakyat kecil yang terkena dampak refocusing,” urai dia.
Nono juga menyinggung desakan DPD RI kepada pemerintah agar segera memperbaiki Tata Niaga Garam Rakyat. Dengan penyempurnaan peraturan yang ada, terutama terkait dengan serapan Garam Rakyat dan jadwal waktu Impor Garam yang tidak bertepatan dengan masa panen sehingga Garam Rakyat dapat terserap dengan harga yang tidak merugikan Petani Garam.
Terkait Pilkada serentak Desember 2020, Mahyudin meminta atensi Pusat terhadap permintaan beberapa kepala daerah agar mendapat bantuan dana untuk penyelenggaraan Pilkada dengan protokol kesehatan. “Meski banyak daerah yang siap menyelenggarakan, tapi ada beberapa daerah yang kesulitan anggaran untuk menambah pos protokol kesehatan dalam Pilkada Desember nanti sehingga harus diperhatikan.”
Khusus impor barang jadi yang disinyalir mendistorsi dunia industri dalam negeri, juga menjadi pokok pikiran yang disampaikan Pimpinan DPD. “Kami sampaikan juga kepada Presiden Jokowi hasil rapat kerja kami dengan Menteri Perdagangan terkait distorsi tersebut, dimana Mendag sudah menyiapkan langkah untuk meminimalisir hal tersebut, salah satunya dengan pemberlakuan safeguard,” demikian Sultan Bachtiar Najamudin. (akhir)
