SURABAYA, beritalima.com | Bank Indonesia dan Pemprov Jatim luncurkan tiga program unggulan guna memperkuat upaya pengendalian inflasi dan ketahanan pangan nasional. Program ini dicanangkan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Jawa Timur di Surabaya, Jumat (17/3/2023)
Inovasi pada tiga program unggulan GNPIP Jatim mengusung semangat kejayaan peradaban Majapahit yang diwujudkan melalui program Digitalisasi dan Inovasi Budidaya Pertanian (Digdaya), Amankan Distribusi Pangan Strategis (Amukti), dan Pembiayaan Inklusif Pelaku Usaha Pangan (Palapa).
Ketiga program GNPIP Jatim akan diimplementasikan dalam sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Tim Percepatan Pengembangan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan kolaborasi BUMN Pangan-BUMD-BUMDes untuk membentuk ekosistem yang mendukung efisiensi tata niaga pangan strategis melalui digitalisasi rantai pasok pangan.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, menekankan sejumlah tantangan dalam pengendalian inflasi 2023, khususnya yang berkaitan dengan perlunya peningkatan produktivitas, peningkatan efisiensi jalur distribusi pangan, serta pentingnya mewaspadai risiko cuaca buruk yang disebabkan oleh El Nino yang dapat berdampak pada musim kemarau berkepanjangan.
Disampaikan, beberapa program telah dilakukan bersama, yaitu 2.638 titik operasi pasar murah, 65 Kerjasama Antar Daerah, 75 Program Subsidi Ongkos Angkut, 2,39 juta polybag bibit cabai, serta pemberian alsintan dan saprotan di 45 KPwDN Bank Indonesia.
Juda kembali menekankan pentingnya 7 program unggulan GNPIP sebagai acuan ke depan. Selain 3 program unggulan GNPIP Jatim, besarnya peranan Jatim dalam pengembangan pesantren dapat mendukung optimalisasi ketahanan pangan strategis salah satunya melalui INFRATANI atau Integrated Farming with Technology and Information.
Program tersebut mengembangkan infrastruktur budi daya hortikultura berbasis teknologi, yang saat ini tersebar di 90 pondok pesantren di berbagai daerah.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengatakan, eskalasi risiko global telah menciptakan ancaman krisis pangan dan energi, terutama di negara berpendapatan rendah yang memiliki ketergantungan terhadap impor serta menghadapi kerentanan fiskal. Untuk itu, peran koperasi sebagai agregator, offtaker, sekaligus sumber pembiayaan bagi para petani perlu diperkuat.
Ketahanan pangan berbasis pemberdayaan Koperasi dan UMKM dapat disinergikan. “Mari perkuat sinergi dan kolaborasi dalam implementasi kebijakan dan program pemberdayaan KUMKM di sektor pangan untuk mendukung pengendalian inflasi pangan daerah dan nasional,” pintanya.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, GNPIP yang sudah berjalan sejak 2022 memberikan tiga pelajaran utama yang patut menjadi perhatian, yakni perlunya inovasi budidaya dan digitalisasi pertanian untuk peningkatan produktivitas pangan, distribusi pangan yang efisien dan akses pembiayaan pelaku usaha pangan, serta pemanfaatan digitalisasi melihat kesiapan adopsi teknologi di Jawa.
Berdasarkan data komoditas penyumbang utama inflasi, baik sepanjang tahun maupun HBKN, terdapat 6 komoditas pangan utama yang secara persisten menyumbang inflasi Jawa Timur, yaitu ayam ras, telur ayam ras, cabai, bawang merah, daging sapi, dan minyak goreng.
Dengan kondisi tersebut, Khofifah mengajak untuk memperkuat langkah strategis menjaga pasokan komoditas, baik secara struktural maupun teknis, agar ketersediaan pasokan dapat terjaga dan inflasi terkendali sepanjang tahun.
Disebutkan, GNPIP Jatim akan menggulirkan program pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Subsidi Bunga Pinjaman melalui Program Kredit Sejahtera (Prokesra) dan Program Kredit Pertanian. (Gan)
Ki-ka: Gubernur Jatim Khofifah, Menkop dan UKM Teten Masduki, dan Kepala BI Jatim Budi Hanoto, di acara GNPIP Jatim di Surabaya, Jumat (17/3/2023).
