SIDOARJO, beritalima.com | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur bersama Anggota DPR RI juga menggelar diskusi Bincang Sore di Semambung, Sidoarjo. Diskusi kali ini mengambil tema “Peran Masyarakat Untuk Percepatan Penurunan Stunting“.
Koordinator Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (Adpin) BKKBN Jawa Timur, Sofia Hanik, mengatakan, keterlibatan masyarakat dalam penurunan stunting terlihat dari penggunaan aplikasi Elsimil (elektronik siap nikah dan hamil).
“Aplikasi ini berguna untuk mendeteksi lebih awal terhadap potensi bayi yang akan dilahirkan dengan melihat kodisi calon pasangan pengantin. Setiap catin atau calon pengantin akan mendapatkan pendampingan dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berada di desa/kelurahan yang sama dengan wilayah domisili catin,” terang Hanik.
Hanik minta para ibu dengan anak balita dan baduta harus mengikuti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk meningkatkan pencegahan stunting. Anak-anak akan menerima Kartu Sehat (KMS) secara gratis untuk memantau secara rutin kondisi kesehatan anak.
Oleh karena itu, peran serta masyarakat sangat penting, agar tidak ada lagi anak-anak yang terlahir stunting. Pemerintah dengan program-programnya melalui BKKBN berupaya mengajak peran serta masyarakat untuk menjadikan anak-anak yang cerdas dan berkualitas.
Diungkapkan, memprihatinkan sekali jika IQ orang Indonesia jauh dari IQ orang Singapura. Intelektual orang Indonesia di urutan ke-130 dengan rata-rata skor IQ 78, sedangkan orang Singapura urutan ke-3 dengan standar intelegensi sudah skor 105.
Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina yang kembali jadi narasumber dalam diskusi pada 9 Oktober 2022 ini mengatakan, masyarakat turut dilibatkan dalam program pemerintah melalui BKKBN, di antaranya dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
“Saat ini angka anak-anak yang mengalami stunting agak tinggi. Di Asia, Indonesia termasuk negara kedua. Pemerintah fokusnya pada cara membuat angka penderita stunting di tahun 2024 menjadi 10,4% atau turun dari yang saat ini sebesar 24,4%,” ujarnya.
Menurut Arzeti, pemerintah pusat menitikberatkan terhadap garda terdepan BKKBN, yakni dengan melibatkan masyarakat agar bisa ikut serta melakukan percepatan proses penurunan stunting.
“Saya mengapresiasi dengan upaya-upaya BKKBN untuk penurunan angka penderita stunting di Indonesia secara masif, sehingga turunnya biasa cepat. Saya mengapresiasi juga keterlibatan masyarakat dalam menurunkan angka penderita stunting di tanah air,” papar Arzeti.
Masyarakat kini sudah tahu bahwa anak-anak penderita stunting itu tumbuh kembangnya tidak sama dengan anak-anak seusianya. Untuk mencegah ini, peranan ibu sangat penting, yakni supaya bila melahirkan anak dengan direncanakan terlebih dahulu. Jika mau memiliki reproduksi yang sehat, harus memperhatikan kategori usia.
Narsum lainnya, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo Samsu Rizal menandaskan, untuk mendapatkan generasi yang berkualitas memang harus direncanakan.
“Kami di Kabupaten Sidoarjo juga sudah melakukan berbagai cara melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi angka stunting. Oleh karena itu, mohon peran serta masyarakat agar tidak ada lagi anak-anak yang terlahir stunting,” paparnya.
BKKBN juga menyiapkan TPK sebagai sekelompok tenaga kader yang terdiri dari bidan, PKK dan kader Keluarga Berencana (KB) yang melaksanakan pendampingan kepada Calon Pasangan Usia Subur, keluarga dan keluarga yang berisiko stunting. (Gan)
Teks Foto: BKKBN Jatim ketika gelar diskusi tentang pencegahan anak stunting di Semambung, Sidoarjo.
