SURABAYA, beritalima.com | Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur bersama DPR RI pada Kamis (6/10/2022) lalu mensosialisasikan Kegiatan Promosi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Percepatan Penurunan Stunting di Mulyorejo Baru, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya.
Sosialisasi ini menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari dan Kepala UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Diklat KKB) Jember Ronald Stefen Rigo, unyuk membahas tentang pencegahan stunting, gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis.
Menurut Lucy Kurniasari, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) penting agar Indonesia bisa menghadapi globalisasi. “Saat ini kualitas SDM Indonesia ada di peringkat ke-65 dari 130 negara,” kata Lucy saat berdiskusi di acara Bincang Sore tersebut.
Laporan World Economid Forum yang berjudul Global Human Capital Report 2017, posisi Indonesia lebih rendah dari negara-negara ASEAN lain seperti Singapura di peringkat 11, Malaysia peringkat 33, Thailand 40, dan Filipina peringkat 50.
“SDM ini penting, karena kondisi Indonesia masih jauh dari negara-negara lain. Angka stunting di Indonesia masih tinggi, yakni 24,4%, sedangkan WHO menerapkan pembatasan stunting untuk prosentase di angka 20%,” tutur Lucy.
Dia menambahkan, angka stunting di Jawa Timur pada angka 23,5%, beda sekitar 1% dengan angka skala nasional. “Kita masih punya pekerjaan rumah lagi, karena angka stunting masih harus dikurangi 10%, sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang ingin angka stunting pada tahun 2024 hanya 14%,” ujar politisi dari Partai Demokrat yang mewakili Jawa Timur ini.
Sebagai kerangka besar dalam upaya penurunan stunting, Lucy menjelaskan, BKKBN melakukan inovasi yang luar biasa, ditambah dengan terbitnya Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Menurutnya, BKKBN jadi leading sector dan berinovasi untuk semua yang berhubungan dengan gizi masyarakat, masih ditambah dengan program Bapak Asuh Anak Stunting, yakni subsidi terkait dengan keluarga mampu kepada yang tidak mampu untuk asupan gizi.
“Kita perlu mengatasi stunting dari hulu ke hilir, dari pra konsepsi dari calon pengantin dengan memastikan kesehatan reproduksinya prima, jangan menikah kurang dari 21 tahun, sesuai anjuran BKKBN dari wanita sampai hamil dan setelah melahirkan,” tutur Lucy.
Namun, dia menambahkan, upaya BKKBN masih memerlukan peran serta dari Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang saat ini semua daerah sudah turut menangani stunting, sehingga dipastikan angka stunting di Indonesia pada tahun 2024 akan turun menjadi 14%.
Dalam acara tersebut, Kepala UPT Balai Diklat KKB Jember Ronald Stefen Rigo menyatakan, BKKBN Jawa Timur menerjemahkan kebijakan pusat mengenai stunting dengan berupaya setiap tahun menurunkan angka stunting sebesar 2,5%.
“Stunting tidak bisa dicegah di hilir, sehingga BKKBN punya tugas dari hulu. Untuk itu upaya kami bersama OPD KB melakukan sosialisasi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memperhatikan masalah stunting dan mengetahui cara mencegahnya,” kata Rigo.
Selain itu, lanjutnya, BKKBN Jawa Timur juga tengah melakukan verifikasi data mengenai masalah stunting dan juga melatih para kader secara langsung, serta sosialisasi dan edukasi secara daring, sehingga bisa mencakup lebih banyak kader pendamping.
Sementara itu Koordinator Penyuluh PKB Gunung Anyar Serindah Nur menuturkan, bahwa yang dilakukan BKKBN Provinsi Jawa Timur benar-benar luar biasa, mulai dari pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting yang ada dari wilayah kota hingga kelurahan.
“Ada pembentuk Tim Pendamping Keluarga atau TPK di Kota Surabaya yang kini jumlahnya mencapai ada 6.642 tim. Di TPK ini ada kader PKK dan kader KB dan tenaga kesehatan, mereka yang diharapkan sampai ke grassroots,” jelasnya.
Dia menambahkan, sudah ada kerja sama dengan Kementerian Agama Provinsi jawa Timur dan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk bimbingan perkawinan dalam upaya pencegahan stunting dari hulu, yakni dari calon pengantinnya.
BKKBN juga sudah memperbanyak pelayanan-pelayanan KB dan bakti sosial bekerjasama dengan TNI, sehingga respon masyarakat cukup antusias ikut membantu penurunan angka stunting di Jawa Timur. (Gan)
Teks Foto: BKKBN Jatim bersama anggota DPR RI saat sosialisasi Program Percepatan Penurunan Stunting di Mulyorejo Baru, Surabaya.
