SURABAYA, beritalima.com | Pembinaan pegawai merupakan bagian strategis dalam memastikan kesiapan pelaksanaan program prioritas pembangunan keluarga di daerah. Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sukamto, di acara Peningkatan Sinergi dan Pembinaan Pegawai serta Dukungan Aktif Mitra Kerja Strategis di Surabaya, Senin (30/03/2026).
Kegiatan ini digelar Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dalam rangka memperkuat koordinasi internal dan optimalisasi pelaksanaan Program Bangga Kencana tahun 2026.
Dilaksanakan dalam suasana kebersamaan pasca-Lebaran sekaligus menjadi momentum penguatan motivasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Perwakilan BKKBN Jawa Timur. “Momentum ini kami manfaatkan untuk meningkatkan motivasi seluruh ASN, baik di internal BKKBN maupun di kabupaten/kota agar pelaksanaan program tahun 2026 berjalan optimal,” ujar Sukamto.
Menurutnya, terdapat 5 fokus utama pelaksanaan program tahun 2026 yang menjadi perhatian bersama, yakni keberlanjutan quick wins Program Bangga Kencana, penerapan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) di Kabupaten/Kota, penggerakan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat serta Kampung KB, penyediaan alat kontrasepsi dan peningkatan kesertaan KB pascapersalinan (KBPP), serta peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait Program Bangga Kencana.
Selain itu, pembinaan disiplin pegawai menjadi perhatian penting dalam rangka memperkuat tata kelola organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Kami masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah, termasuk pembinaan kedisiplinan pegawai di beberapa wilayah. Hal ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh,” tambahnya.
Selain penguatan internal, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur juga terus mengoptimalkan dukungan terhadap pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi sasaran 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta non-PAUD sebagai bagian dari intervensi percepatan penurunan stunting di daerah.
Berdasarkan data manual kabupaten/kota, dari 1.610 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) operasional di Jawa Timur, sebanyak 1.037 SPPG atau sekitar 64,41 persen telah mendistribusikan MBG bagi sasaran 3B. Sementara berdasarkan data aplikasi Badan Gizi Nasional, dari 3.208 SPPG operasional, sebanyak 2.612 SPPG atau sekitar 62,72 persen telah melaksanakan distribusi MBG 3B.
Disampaikan pula, jumlah kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Jawa Timur tercatat sebanyak 93.729 orang, dengan 16.129 kader atau sekitar 17,30 persen telah terlibat aktif dalam distribusi MBG 3B. “Hingga saat ini capaian distribusi MBG untuk sasaran 3B di Jawa Timur telah mencapai sekitar 64 persen,” lanjutnya.
“Kami terus melakukan kolaborasi dengan mitra wilayah Badan Gizi Nasional untuk meningkatkan cakupan distribusi,” tutur Sukamto pula. “Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Kemendukbangga agar distribusi MBG 3B semakin diperluas sebagai langkah konkret pencegahan stunting di wilayah yang masih memiliki prevalensi cukup tinggi,” jelasnya.
Ketua Umum DPD Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Provinsi Jawa Timur, Senja Susanti, dalam kegiatan ini mengatakan, sekitar 1.500 penyuluh KB yang tersebar di 38 kabupaten/kota terus berperan aktif mendukung implementasi program prioritas Kemendukbangga/BKKBN. “Peran utama penyuluh KB memberikan KIE ke masyarakat terkait keberlanjutan program quick wins Kemendukbangga serta mendukung pendistribusian MBG 3B di Jawa Timur,” ujarnya.
Ia menjelaskan, para penyuluh KB bekerja bersama TPK yang terdiri atas kader KB, kader PKK, dan tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi gizi, pendampingan tumbuh kembang anak, serta penyuluhan kepada kelompok sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta non-PAUD. Pendampingan tersebut dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan minimal 10 sasaran keluarga per tim pendamping.
Menurutnya, melalui kegiatan penyuluhan dan edukasi ini masyarakat semakin memahami pentingnya Program Bangga Kencana, percepatan penurunan stunting, serta pola konsumsi makanan sehat yang mendukung tumbuh kembang anak.
Dan berdasarkan capaian terbaru, angka prevalensi stunting di Jawa Timur telah berada di bawah standar nasional, yakni sekitar 14,7 persen. Meski demikian, percepatan penurunan stunting tetap menjadi prioritas melalui penguatan distribusi MBG 3B sesuai ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 115.
Ke depan, pihaknya berharap seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur dapat mengoptimalkan peran SPPG sehingga minimal 10 persen sasaran distribusi MBG 3B dapat tercapai secara merata di seluruh wilayah. “Sinkronisasi peran kader TPK sebagai pelaksana distribusi MBG 3B menjadi kunci agar program ini berjalan efektif dan tepat sasaran,” pungkas Senja. (Gan)
Teks Foto: Para ASN di lingkungan Perwakilan BKKBN Jawa Timur di acara Peningkatan Sinergi dan Pembinaan di Surabaya, Senin (30/03/2026).
