BKKBN Propinsi NTB, Kunker Ketua Komisi II DPRD KSB Untuk Memperjuangkan Aspirasi Federasi PKB Non PNSBKKBN Propinsi NTB, Kunker Ketua Komisi II DPRD KSB Untuk Memperjuangkan Aspirasi Federasi PKB Non PNS

  • Whatsapp

Mataram NTB.beritalima.com-
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali melakukan kunjungan kerja (18/4) konsultasi ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Nusa Tenggaran Barat (NTB) guna mendapatkan gambaran besaran maupun peruntukan alokasi APBD Propinsi NTB untuk mendukung program pembangunan sektor peternakan di Kabupaten Sumbawa Barat, termasuk di dalam-nya masalah Kesehatan Hewan yang belakangan ini dihebohkan dengan merebaknya Virus Rabies yang pada umumnya ditularkan melalui Anjing.

Kabag PPH Sekretariat Dewan DPRD KSB Drs. Mulyadi Gole dalam relesenya kepada media mengatakan,dalam kunjungan kerja ini juga diikuti oleh Koordinator Komisi II Abidin Nasar, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Komisi II memandang penting agenda ini untuk mendapatkan gambaran tentang besaran dan perutukan alokasi anggaran yang APBD Propinsi NTB karena ini akan menjadi salah satu referensi Komisi II bersama OPD mitranya dalam pembahasan kebijakan pembangunan sector peternakan di Kabupaten Sumbawa Barat.

” Kunker ini continuous dengan Study Banding Komisi II sebelumnya pada tanggal 14 April 2022 ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa. Ketertarikan Komisi untuk study banding ke Kabupaten Induk-nya sebagaimana dilaporkan sebelumnya karena di Sumbawa ada satu Program Unggulan Peternakan yang diberi nama “Si-JINAK”. Program ini dinilai sukses luar biasa karena mampu menghasilkan PAD untuk Sumbawa sebesar 1,8 M” jelasnya

Berdasarkan pemaparan Program yang disampaikan oleh Bapak Drh. Khaerul Akbar, MSi diperoleh informasi terkait sasaran Pembangunan Sektor Peternakan Propinsi NTB yaitu : meningkatkan produksi ternak di satu sisi dan di sisi lain meningkat pula kesejahteraan peternak. Inilah yang kemudian didalami oleh Komisi II yang minta untuk dapat diberikan gambaran kongkreet tentang alokasi anggaran yang dibelanjakan Pemprov yang diorientasikan bagi peningkatan produksi ternak di KSB, untuk disinergikan dengan besaran dan peruntukan alokasi APBD Kabupaten Sumbawa Barat bagi peningkatan produksi dan populasi ternak.

” Kegiatan ini diIkut serta bersama Komisi II Sekretaris Dinas Peternakan KSB beserta Bidang Teknis yang menangani program peningkatan populasi dan produksi dan Bidang kesehatan hewan.” terangnya

Lanjutnya,pada tanggal 19 April 2022, Komisi II melaksanakan konsultasi dengan Kepala BKKBN Propinsi NTB terkait dengan Penilaian Kampung KB dan Penghargaan Kabupaten Layak Anak untuk Kabupaten Sumbawa Barat. Berdasar paparan pejabat yang mewakili Plt Kepala BKKBN Propinsi NTB diperoleh informasi bahwa Kabupaten Sumbawa memiliki harapan besar untuk mendapatkan Penghargaan Kabupaten Layak Anak dari Pemerintah Pusat jika dilihat dari berapa indicator Kabupaten Layak anak yang sudah dimiliki oleh Kabupaten Sumbawa Barat.

“Sumbawa Barat dinilai memiliki nilai plus pertama: karena KSB memiliki beberapa peraturan Daerah yang mach dan sangat menunjang terbangunnya opini layak anak, kedua: Kabupaten Sumbawa Barat memiliki progress penurunan angka Stunting yang berhasil menempatkan Kabupaten Sumbawa Barat pada opini angka stunting terendah dibanding 10 (sepuluh) Kabupaten kota lainnya yang ada di NTB. Berdasar data yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Propinsi NTB pada Tahun 2021 KSB berada pada angka 14,45 (rangking 3), dan pada tahun 2022 berhasil diturunkan menjadi 9,22 (rangking 1). Kunker ini juga diikuti oleh Sekretaris DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa Barat.” tuturnya

Drs.Mulyadi Gole menjelaskan,momentum kunker kali ini juga dimanfaatkan oleh Aheruddin SE.,ME Ketua Komisi II untuk memperjuangkan aspirasi Federasi PKB Non PNS.” Ini menyangkut nasib 23 orang Penyuluh KB yang masih berstatus honorer.” ucap Aher, demikian sapaan akrab Beliau menyatakan bahwa keberhasilan kita menurunkan angka kelahiran, pendewasaan usia kawin dan penurunan angka stunting termasuk di dalamnya adalah peran para penyuluh KB di lapangan. Ini tidak bisa dipungkiri, karena sebagus apapun programnya dan sehebat apapun pejabat yang ada di level Kabupaten, Propinsi dan Pusat, jika Penyuluh di lapangan tidak berkontribusi maksimal, keberhasilan tersebut tidak akan bisa diraih.

“Sudah pada tempatnya BKKBN bersama Pemprop memperjuangkan nasib mereka sebagai bentuk reward dan funishment terhadap apa yang telah sekian lama mereka dedikasikan untuk daerah. Menanggapi desakan Ketua Komisi II tersebut, Beliau berjanji akan menyampaikannya kepada BKKBN Pusat melalui Biro SDM BKKBN Pusat di Jakarta.” pungkasnya(Rozak)

beritalima.com
beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com beritalima.com

Pos terkait