SURABAYA, Beritalima.com-
Wakil ketua DPRD provinsi Jatim Blegur Prijanggono SH menuturkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sangat kompleks.
Bukan saja terkait pendidikan, kesehatan, banyaknya pengangguran yang memicu terjadinya kriminalitas, fasilitas-fasilitas lain yang dibutuhkan oleh masyarakat, masih kurang memadai.
Namun demikian, sebagai wakil rakyat yang mendapatkan kepercayaan dan amanah yang diembannya, bendahara DPD partai Golkar Jatim ini tetap memberikan tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, agar mereka tidak merasa sendirian dan ditinggalkan.
“Ini kan bagian dari tahapan proses sebagai seorang legislatif. Yang pertama masyarakat memberikan kepercayaan kepada saya untuk kembali duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2024-2029. Saya harus kembali kepada masyarakat yang kemarin benar-benar mendukung kami. Nah kebetulan di daerah ini pendukungnya sangat luar biasa, sehingga selain tetangga, saya punya kewajiban untuk mendengarkan aspirasi masyarakat tersebut,” tegas pria berparas tampan yang selalu tampil penuh energik ini.
Blegur menyebutkan,
permasalahan yang dikeluhkan pertama terkait dengan masalah klasik PPDB System zonasi. Masalah tenaga kerja, masalah kesehatan BPJS yang sering dikeluhkan masyarakat karena pelayanan yang kurang maksimal. Biaya sekolah yang tinggi, dan PPDB yang tidak transparan.
“Wali murid yang masih dibebani oleh komite untuk menutupi biaya operasional sekolah, masih menjadi trending topik. Tetapi kemarin saya sampaikan bahwa sekarang ini mungkin ada angin segar dari pemerintahan yang baru. System zonasi akan dihapuskan. Maka harapan kami sebagai perwakilan di daerah ini
berharap, program penghilangan zonasi ini benar-benar dilaksanakan oleh pemerintahan yang sekarang ini,” terang Blegur.
Karena itu pertama akan sangat membantu permasalahan masyarakat, khususnya yang ada di kota. Kalau di pedesaan mungkin zonasi tidak terlalu berarti, tapi kalau di perkotaan zonasi ini memang sangat dibutuhkan.
“Artinya sangat mengganggu proses-proses belajar mereka karena terhalang dengan transportasi yang jauh dan lain-lain, sehingga saya yakin pemerintah pusat mempunyai solusi berkaitan dengan zonasi itu. Kalau di pandangan kami solusinya adalah yang pertama menambah sekolah negeri atau menyetarakan sekolah swasta dengan sekolah negeri, sehingga tidak ada kompetisi pilih lebih murah negeri atau swasta lebih mahal. Nah itu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah untuk memfasilitasi pendidikan berkualitas bagi anak bangsa calon pemimpin di masa mendatang,” sambungnya.
Blegur menambahkan, selain porsi pendidikan 20 persen, di APBD 2025 itu salah satunya adalah bagian dari peningkatan pelayanan kesehatan yang ada di kabupaten kota di provinsi Jawa Timur, Khususnya peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit milik pemerintah provinsi Jawa Timur, itu tidak hanya berkaitan dengan penambahan alat yang canggih tapi sistem penanganan pasien itu harus ditingkatkan. (Yul)
