JAKARTA, Beritalima.com– Untuk kesekian kalinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan blunder. Terakhir, presiden berasal dari kader PDI Perjuangan tersebut melalui video, mempromosikan makanan Indonesia, yang salah satunya bipang (panggang babi) ambawang, makanan khas Kalimantan Barat.
Sebelumnya, kata pengajar Isu dan Krisis Manajemen, Metode Penelitian Komunikasi, Riset Kehumasan Universitas Esa Unggul Jakarta, Muhammad Jamiluddin Ritonga, Jokowi juga melakukan blunder kasus Peratuturan Presiden (Perpres) tentang Minuman Keras (Miras) dan pernyataannya mengenai benci produk asing.
Hal semacam itu, kata pria yang akrab disapa Jamil ini saat bincang-bincang seharusnya dengan Beritalima.com melalui seluler, Minggu (9/5) malam. tidak boleh terjadi bila ring satu Presiden, termasuk Tim Komunikasinya, selektif dan korektif terhadap semua hal yang keluar dari istana.
Mereka, kata Jamil, harus mempertimbangkan secara komprehensif serta integratif dari setiap kebijakan yang diambil Presiden Jokowi. Hal yang sama juga berlaku pada pidato dan pernyataan presiden yang ditujukan untuk konsumsi publik.
Semuanya harus diseleksi sehingga yang keluar dari presiden sangat terukur dan dampaknya sudah dapat diperhitungkan sebelumnya. “Seharusnya, orang di lingkaran Presiden atau Istana, belajar dari pengalaman ketika Presiden Soeharto berkuasa.”
Kala itu, lanjut pengamat ini, pidato maupun pernyataan-pernytaan tertulis Bapak Pembangunan tersebut baru sampai ke presiden melalui seleksi yang sangat ketat.
“Paling tidak ada seleksi dilakukan dua tim, sebelum pidato maupun pernyataan itu sampai ke meja Mensesnek Moediono. Setelah ada persetujuan Moerdiono, lantas pidato diserahkan kepada presiden. Seleksi terakhir dilakukan Soeharto,” Moerdiono ketika Orde Baru masih berkuasa.
Kasus promosi bipang ambawang misalnya, sangat tak sesuai disampaikan Presiden Jokowi pada bulan ramadhan ini. Selain Jokowi pemeluk Islam, mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Apalagi sebagian besar umat Islam tengah menjalani ibadah Ramadhan seperti puasa, tarawih dan ibadah-badah lainnya.
Komunikasi seperti ini, kata Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik (IISIP) Jakarta 1996-1999 tersebut sangat mengabaikan empati terhadap umat Islam yang aedang menjalankan ibadah.
Karena itu, wajar kalau akhirnya munculnya reaksi keras dari masyarakat. Mereka menilai pesan promosi seperti itu tidak toleran terhadap umat Islam. “Memang ada upaya pelurusan atas apa yang disampaikan Jokowi. Namun, hal itu tetap saja tak menolong. Justeru hal itu dinilai masyarakat hanya sebuah pembenaran.”
Kalau pembenaran semacam itu terus dilakukan, dikhawatirkan bakal memunculkan reaksi masyarakat semakin luas. “Disinilah perlu kebesaran jiwa Presiden Jokowi mengakui kesalahan dengan meminta maaf kepada umat Islam, khususnya masyarakat Indonesia,” lata Jamil.
Jadi, kalau Presiden melakukan blunder dalam kebijakan dan pernyataan, dapat diduga orang-orang di ring satu dan tim komunikasi presiden bekerja tidak maksimal atau tidak menutup kemungkinan mereka memiliki agenda sendiri diluar agenda presiden.
“Dalam komunikasi politik, blunder seperti itu tentu dapat menimbulkan ketidakpastian di masyarakat. Dalam setiap ketidakpastian, memunculkan kebingungan di tengah masyarakat,” ungkap penulis buku Perang Bush Memburu Osama yang sempat naik cetak ulang tersebut.
Dalam situasi demikian, Jamil menilai, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada presiden. Padahal kepercayaan masyarakat sangat dibutuhkan sebagai prasyarat dipatuhinya suatu kebijakan dan diikutinya pernyataan pimpinan.
Kalau masyarakat sudah tidak percaya, dikhawatirkan kepatuhan masyarakat pada presiden akan turun drastis. Hal ini tentu sangat berbahaya manakala rakyat sudah tidak lagi mengikuti kebijakan dan pernyataan presidennya.
Untuk itu, presiden harus mengevaluasi orang-orang di ring satu dan tim komunikasinya, agar blunder seperti itu tidak terulang kembali,” demikian Muhammad Jamiluddin Ritonga. (akhir)
