YOGYAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan bantuan dana sebesar 1 Miliar untuk penanganan erupsi Gunung Merapi, yang saat ini masih ditetapkan dalam Level III atau Siaga sejak Kamis (5/11). Adapun bantuan tersebut diberikan kepada tiap-tiap wilayah administrasi yang masuk dalam zona Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Merapi.
“Kami hari ini akan memberikan bantuan sebesar satu miliar rupiah kepada setiap kabupaten. Di sini terdapat satu kabupaten dari DI Yogyakarta, yaitu Kabupaten Sleman, lantas sisanya tiga kabupaten dari Provinsi Jawa Tengah,” ungkap Kepala BNPB Doni Monardo saat melakukan kunjungan kerja di wilayah KRB di Yogyakarta, Kamis (19/11).
Pada hari pertama kunjungan kerja ke wilayah KRB Gunung Merapi, Doni telah menyerahkan bantuan 1 Miliar masing-masing kepada dua kabupaten, yakni Kabupaten Sleman dan Kabupaten Klaten.
Bantuan yang pertama diberikan Doni Monardo kepada Pemerintah Kabupaten Klaten, melalui Pjs. Bupati Klaten, Sujarwanto saat meninjau lokasi pengungsian sementara di Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Klaten, Jawa Tengah.
Kemudian bantuan 1 M yang kedua diserahkan Kepala BNPB saat meninjau lokasi pengungsian warga kepada Pemerintah Kabupaten Sleman di Desa Glagaharjo, Sleman, DI Yogyakarta.
Selanjutnya untuk wilayah lain, Doni akan memberikan bantuan tersebut esok hari, Jumat (20/11) sekaligus melakukan peninjauan warga pengungsian di dua kabupaten, yakni Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang di Jawa Tengah.
Selain bantuan tersebut, BNPB juga memberikan dukungan bagi penanganan para pengungsi dalam kaitannya penegakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 di lokasi yang menjadi tempat pengungsian sementara.
Adapun rinciannya adalah satu unit mesin antigen, 15.000 catridge antigen, 200.000 masker kain, 250 jerigen hand sanitizer masing-masing 4 liter kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di wilayah masing-masing.
Dengan bantuan tersebut, Doni meminta agar aspek keselamatan dan kesehatan di tiap-tiap lokasi pengungsian dapat menjadi prioritas utama. Dia tidak ingin kemudian muncul klaster pengungsian Gunung Merapi, hanya karena para pengungsi abai terhadap protokol kesehatan.
“Maka yang menjadi prioritas adalah mengikuti sistem pengungsian berbasis kepada protokol kesehatan,” pinta Doni.
Sebelumnya, Doni telah memberikan arahan kepada para pemangku kebijakan di masing-masing daerah yang termasuk dalam KRB Gunung Merapi agar memberikan prioritas kepada para kelompok rentan.
“Dan kami juga sudah menyampaikan seluruh daerah agar memberikan prioritas kepada kelompok rentan, dalam hal ini adalah lansia, memiliki komorbid, yang difabel, ibu-ibu hamil dan juga balita. Itu yang harus kita prioritaskan,” jelas Doni.
Lebih lanjut, Doni juga meminta agar tiap pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang maksimal, sehingga para pengungsi dapat merasa aman dan nyaman secara umum. Dia meminta agar seluruh aspek seperti logistik, obat-obatan, fasilitas istirahat hingga sanitasi air dipenuhi dengan baik.
“Kemudian pengungsian juga harus dalam kondisi yang aman dan nyaman. Aman dari aspek keamanan secara umum, nyaman dari aspek intuk dulungan logistiknya, obat-obatannya, fasilitas untuk istirahatnya, sanitasinya dan air bersih itu betul-betul bisa terpenuhi,” tutup Doni.
