JAKARTA, BERITA LIMA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) teken Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), Rabu (02/10/2024), di Bogor.
Arif Sumantri sebagai Ketua Umum (Ketum) HAKLI menyampaikan 3 usulan Pengurus Pusat (PP) HAKLI di hadapan perwakilan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelantian Penanggulangan Bencana (KPPB) dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LPP) Mendsho.
Dijelaskan Sumantri, 3 usulan yaitu, pertama, Inisiasi Program Nasional Sarapan Pagi. Mengenai usulan pertama ini, HAKLI mengusulkan agar BNPB mendukung program nasional sarapan pagi, sebagai bagian dari langkah antisipasi dalam kebencanaan.
Selain itu, program ini diusulkan tidak hanya berlangsung untuk jangka pendek (sehari, seminggu, atau sebulan), tetapi direncanakan berkelanjutan selama satu tahun.
Juga, program ini juga akan mencakup kewaspadaan terhadap potensi keracunan makanan sebagai bagian dari upaya pencegahan bencana. Dan, pelatihan terkait kewaspadaan ini akan melibatkan Puskesmas dan akan diselenggarakan bekerja sama dengan BNPB.
” Kedua, Pemetaan Risiko Bencana Sosial Tahun 2025. Dalam program ini, peran HAKLI mengusulkan agar dilakukan pemetaan risiko bencana sosial pada tahun 2025. Ada juga risiko tersebut mencakup dampak dari perubahan iklim, kekeringan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan perlambatan ekonomi, yang dapat memicu ketidakstabilan sosial. Pemetaan ini, akan membantu memahami dampak sosial yang timbul dari kebencanaan dan sirkulasi ekonomi terkait,” sebutnya.
Ketiga, sambung Sumantri, Pelatihan dan Sertifikasi Kebencanaan. Dalam hal ini, HAKLI mengusulkan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi kebencanaan, bekerja sama dengan LPP Mendsho dan LSP KLI yang telah terakreditasi nasional.
Menurutnya, sertifikasi ini akan diberikan kepada tenaga kebencanaan yang berada di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Pelaksanaan sertifikasi, akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik di setiap daerah, sehingga dapat lebih efektif dalam penanggulangan bencana.
Atas usulan HAKLI tersebut, KPPB merespon positif semua usulan. BNPB setuju untuk segera memulai program-program jangka pendek yang diusulkan dalam waktu enam bulan ke depan.
” Akan ada rapat lanjutan antara BNPB, HAKLI dan LPP Mendsho untuk membahas implementasi program pangan nasional pada pertengahan Oktober,” ungkapnya perwakilan KPPB.
Untuk memastikan kelancaran program, tambahnya, BNPB dan HAKLI akan mengadakan rapat virtual dengan LPP Mendsho dan LSP KLI pekan depan.
Sementara itu, Johny Sumbung sebagai Ketua Bidang Sosial dan Kesehatan, DPP Putra Putri POLRI yang sekaligus menjabat Dewan Pengawas HAKLI mengatakan, akan membuat rencana kerja dan jadwal dalam rangka pelaksanaan usulan progran.
” Sebagai tindak lanjut, tim dari HAKLI akan menyusun rencana kerja serta jadwal pelaksanaan program-program yang telah diusulkan. Rapat lanjutan akan dilaksanakan pada pertengahan Oktober untuk membahas implementasi program secara lebih rinci, khususnya terkait program pangan nasional,” tutupnya.
Sekedar tahu, rapat ditutup dengan kesepakatan untuk segera menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan program. Implementasi program jangka pendek, dijadwalkan berjalan dalam 6 bulan ke depan. (ulin)
