JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama mitra terkait mengawal usulan sertifikasi internasional atau ISO mengenai sistem peringatan dini tsunami di Indonesia. Usulan tersebut telah dibahas dalam pertemuan 9th Plenary Meeting ISO/TC 292 Security Resilience yang berlangsung di Berlin, Jerman pada 22 – 26 Jun 2020.
BNPB bersama Badan Standarisasi Nasional (BSN), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan pakar telah mengusulkan salah satu standar yaitu Guidelines for Implementation of A Community-Based Tsunami Early Warning System atau NWIP 22328-3. BNPB dan mitra membahas usulan mereka pada pertemuan tersebut melalui ruang virtual.
Pertemuan ini telah menghasilkan kesepakatan resolusi terhadap 39 komentar dari berbagai negara yang menjadi P-Member TC-292 untuk usulan rancangan ISO Guidelines for the Implementation of a Community-based Tsunami Early Warning System.
“Pada sesi penutupan, telah ditetapkan juga bahwa dokumen ini telah berubah status dari New Working Item Proposal-NWIP menjadi dokumen Working Dockument – WD,” kata Mohd Robi Amri, Kepala Sub Direktorat Pengembangan Strategi BNPB melalui pesan digital pada Jumat lalu (26/6).
Robi menjelaskan, perubahan status tersebut menunjukkan bahwa usulan akan masuk dalam agenda pembahasan lanjutan pada sidang ISO berikutnya.
“Dokumen ini juga akan menjadi salah satu materi pembahasan penting pada sidang 10th Plenary Meeting ISO/TC 292 Security Resilience mendatang yang diagendakan akan dilaksanakan di Berlin, Jerman pada 20 hingga 25 Juni 2021,” lanjutnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB B. Wisnu Widjaja sangat memberikan perhatian terkait upaya mendorong terbangunnya industrilisasi kebencanaan di Indonesia, salah satunya dengan mendorong ketersediaan standar penanggulangan bencana secara nasional dan internasional.
Di bawah koordinasi Komtek 13-08 yang diketuai oleh Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB Udrekh, usulan standar ini diperjuangkan.
“Usulan ini merupakan bagian dari perjuangan Indonesia dalam mendorong penguatan standar penanganan bencana dengan memperhatikan pengalaman dan pembelajaran di Indonesia,” ujar Robi.
Banyak upaya dan pembelajaran Indonesia yang dapat menjadi bagian dari penguatan negara lain, untuk menjadikan manajemen pengelolaan bencana di dunia yang lebih baik dan dapat melindungi kehidupan warga negara dari ancaman bencana dimasa mendatang.
Usulan standar ini merupakan usulan ISO ketiga dari Indonesia.
“Usulan ini merupakan usulan ISO yang ke-3 dari Indonesia dimana dua sebelumnya sudah disetujui untuk dipublikasikan sebagai standar internasional,” ujar Mohd Robi Amri, Kepala Sub Direktorat Pengembangan Standar BNPB.
Robi mengatakan, dua usulan Indonesia sebelumnya itu mengenai General Guidelines For The Implementation of A Community-Based Disaster Early Warning System (ISO 22328-1) dan Guidelines for Implementation of A Community Based Landslide Early Warning System (ISO 22328-2).
Perwakilan Indonesia yang menghadiri pertemuan secara virtual berasal dari BNPB, BSN, BMKG serta beberapa pakar dan praktisi kebencanaan dan standardisasi. Kontribusi perwakilan Indonesia berasal dari Kepala BMKG Prof. Dwikorita Karnawati, Deputi Bidang Geofisika BMKG M. Sadly, Kepala Sub Bidang Mitigasi Tsunami BMKG Weniza.
Selain itu, juga hadir perwakilan BSN Meira Rini, Prof. Faisal Fathani dan Wahyu Wilopo dari UGM, Aunur Rofiq Hadi dan Arifin M. Hadi dari Komtek 13-08 dan Rahma Hanifa dari ITB/U-Inspire.
