JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi perbankan dan keuangan, Ahmad Junaidi Auli mendorong dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membongkar skandal PT Jiwasraya (Persero) yang merugikan keuangan negara Rp 13 triliun lebih.
Melalui Pansus diharapkan terbongkar siapa dalang skandal yang terjadi di perusahaan plat merah di era periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
Apalagi, peristiwa tersebut terjadi sebelum Pemilihan Presiden 17 April 2019. Berseliweran kabar bahwa uang PT Jiwasraya sengaja ‘dirampok’ untuk membiayai pilpres yang pelaksanaannya serentak dengan pileg ini.
“Kami mendorong agar dibentuk Pansus Jiwasraya agar semuanya menjadi jelas berapa besar kerugian negara, siapa ‘perampoknya’ dan siapa saja yang harus bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut,” ungkap Ahmad Junaidi menjawab Beritalima.com, Rabu (1/1) siang.
Pembentukan Pansus tersebut, ungkap wakil rakyat Dari Dapil II Provinsi Lampung ini, juga agar dapat diketahui kemana aliran uang sebanyak itu dan mengapa pula terjadi kesalahan demikian.
“Apa ini semata-mata karena ketidak hati-hatian dalam menempatkan dana nasabah atau bagaimana. Itu semua harus ditelusuri dan dongkar dengan jalan pembentukan Pansus. Dengan begitu, semuanya jadi terang benderang kemana dan mengapa terjadi kesalahan,” kata Ahmad Junaidi.
Dengan dibentuknya pansus, lanjut politisi senior Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sudah dua periode menjadi wakil rakyat di Komisi XI DPR RI ini, diharapkan ada kejelasan masalahnya dan pemerintah dapat pula mencari jalan keluarnya.
Sebelumya, politikus Partai Demokrat, Andi Arief sudah meminta agar DPR RI segera membentuk Pansus skandal PT Jiwasraya karena kerugian negara dan kasus ini jauh lebih besar dibandingkan dengan skandal Bank Century di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Andi Arief kembali menyinggung soal panita khusus untuk membongkar kasus Jiwasraya yang semula diserukan Partai Demokrat.
Andi Arief mengklaim, sikap Partai Demokrat tersebut tidak bertujuan untuk melengserkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melainkan membongkar mega skandal yang jauh lebih besar dibandingkan skanda; Bank Century, Brunaigate maupun Buloggate.
Menurut Andi dalam cutan dia di @AndiaArief, dengan dibentuknya Jiwasrayagate sebutan untuk panitia khusus Jiwasraya justru membantu menyelesaikan persoalan gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya.
“Partai Demokrat akan mendorong terbentuknya Pansus Jiwasrayagate. Dengan harapan bisa terurai persoalan sesungguhnya dan mendapatkan jalan keluar pembayaran para nasabah. Bukan untuk menjatuhkan Presiden Jokowi,” kata Andi Arief seperti dukitip media, Senin (30/12)
Cuitan Andi Arief ini direspon nitizen. Rustam menjawab cuitan Andi Arief dengan mengatakan, pemerintah semestinya membongkar identitas oknum-oknum yang bermain di balik persoalan Jiwasraya.
“Jika memang ada kecurigaan terhadap kekuasaan, proses politik dan proses hukum dapat berlangsung berbarengan. Bentuk saja Pansus Jiwasraya. Dan buka semuanya di depan publik apa yang terjadi dalam 10 tahun terakhir,” tulis Rustam Ibrahim.
Sebelumnya, Andi Arief juga meminta agar Menteri BUMN Erick Thohir segera menyelesaikan persoalan yang ada sebagai bentuk kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
Andi Arief mendesak Erick memberikan penjelasan mengenai keterlibatan perusahaannya dalam kasus tersebut. “Buat Pak Menteri Erick Tohir, posisi sebagai menteri harus menjadi bagian penyelesaian masalah. Agar kami percaya ini bisa diselesaikan, kewajiban bapak untuk segera menjelaskan soal perusahaan bapak yang terdeteksi dalam audit BPK,” cuit Andi Arief, Rabu (25/12).
Sampai berita ini tayang, baru Demokrat dan PKS yang setuju dibentuknya Pansus untuk membongkar skandal PT Jiwasraya ini. PAN yang berada di luar pemerintah belum menyatakan sikap. Demikian pula dengan Fraksi Partai Gerindra. Fraksi lainnya yakni PDIP, Golkar, PKB, PPP dan Nasdem juga belum memberikan komentar. PDIP, Golkar, PKB, PPP dan Nasdem merupakan partai pendukung pemerintah. (akhir)
