AMBON,-beritaLima.com,- Maluku memiliki lebih dari seribu kepulan kecil. Dengan kondisi geografis daerah kepulauan ini membuat bumi raja-raja ini rentan akan bencana, baik bencana longsor, banjir bahkan tsunami. Untuk melakukan langkah strategi pengantisipasian bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku diminta membentuk Tim Taruna Siaga Bencana (Tagana) di daerah Kepulauan.
Wakil Rektor Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Prof. Dr. Suratman mengatakan, BPBD Maluku seharusnya membentuk tim Tagana untuk ditempatkan di daerah kapulauan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah akses penanggulangan di daerah-daerah terpencil tersebut.
“Nanti kalau kabupatennya BPBD harus kuat, kemudian kecamatan, desa juga harus diperkuat. Kadernya harus ada, organisasinya harus ada. kalau disana di DIY itu ada tagananya. Kalau di kabupaten ada. Kalau di kepulauan kepulauan kecil sebaiknya tagana ada juga di pulau pulau kecil ini. Misalnya Kalau di DIY tagana satu provinsi boleh karena langsung gerak, sebab daerahnya kontinental. Kalau yang dipulau pulau, tagana harus harus di masing masing pulau, itu saran saya. Jadi memang beda. Karena membangunnya beda, dan beda juga memanagemennya,” Kata Suratman kepada wartawan usai kegiatan di Swiss-Bel Hotel Ambon. Selasa (7/3).
Dia beralasan, sulitnya akses koordinasi antara Pemerintah Provinsi ke Kabupaten, Kecamatan dan Desa atau kepulauan yang ada membuat langkah tersebut menjadi sangat efektif dalam rangka mempercepat misi pemerintah dalam melakukan pencegahan rawan bencana di daerah kepulauan terpencil ini.
“Saya kira BPBD sudah punya perencanaan, cuma yang perlu dipercepat adalah bagaimana hierarki planing atau program yang langsung ke daerah itu dipercepat agar tudak menggantung di central di provinsi harus segera di kerjakan,”ujar Suratman.
Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Maluku Farida Salampessy memgatakan, dirinya bisa saja menerima usulan tim UGM untuk membentuk tim Tagana daerah kepulauan tersebut. Namun, hal ini tentu saja memerlukan biaya yang tak sedikit.
“Kecuali memang itu ada kelompok kelompok masyarakat yang merupakan kelompok sosial yang memang tidak membutuhkan anggaran yang banyak jadi ini informasi informasi yang akan kita kembangkan lagi apabila kita komunikasi dengan teman teman dari kabupaten kota,”Tanggap Salampessy.
Untuk itu perlu adanya pengkajian lebih lanjut agar bagaimana usulan ini bisa di sepakati bersama BPBD se-Kabupaten/Kota agar bagaimana kemudian dengan itu bisa melibatkan Komunitas-komunitas sosial dari pihak suasta yang bisa menjadi pendonor atau membantu Pemerintah dalam membentuk komutas sosial sebagaimana dimintakn/usulan tim peniliti UGM tersebut.
“Kebetulan nanti tanggal 16 besok ini juga kita akan melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan perencanaan bidang penanggulangan bencana sebelas kab/kota akan hadir. Nah Ini salah satu materi atau informasi yang akan juga kami sampaikan kalau bisa itu teman teman dari kabupaten itu lebih merencanakan lagi sebagaimana sesuai dengan tata ruang yang mereka miliki,”pungkasnya. (Jossy)
