KEPULAUAN SULA, beritaLima,com – Berdasarkan resume hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara menemukan kelebihan pembayaran tunjangan transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) 2018 lalu senilai Rp 11.116.980,00
Dari data yang dikontongi media beritalima, com, Selasa (22/09/20)
Nomor: 19.C/LHP/XIX.TER/5/2019 Tanggal : 22 Mei 2019, Bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula pada Tahun Anggaran (TA) 2018 merealisasikan Belanja Pegawai senilai Rp 203.562. 963. 151,00 atau sebesar 91,28% dari anggaran senilai Rp 223 .003. 459.765,00.
Realisasi Belanja Pegawai tersebut diantaranya adalah untuk Belanja Pegawai Pimpinan dan Anggota DPRD senilai Rp 9.085.650.491,00 dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp 9.609.425.000,00 sesuai dengan Belanja tersebut di antaranya digunakan untuk tunjangan transportasi dengan anggaran senilai Rp 3.432.000. 000,00 dan terealisasi senilai Rp 3.276 .000.000,00.
Tunjangan transportasi berupa uang sewa kendaraan/transportasi yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasional dan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Tunjangan transportasi diberikan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD yang belum memperoleh kendaraan dinas jabatan, “Tunjangan transportasi diberikan setiap bulan senilai Rp 15.294 .900,00 untuk Ketua DPRD, senilai Rp14.002.050,00
Sementara itu, untuk Wakil Ketua DPRD dan senilai Rp12.705.885,00 untuk Anggota DPRD. “Berdasarkan pemeriksaan atas perhitungan diketahui terdapat permasalahan atas tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD.
Dari nilai realisasi tersebut diketahui bahwa anggota DPRD memperoleh tunjangan transportasi senilai Rp12.750.000,00 setiap bulan sehingga atas realisasi tunjangan transportasi terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp 11.116.980,00 untuk 2018. [DN]
