JAKARTA, beritalima.com – Bahari Gultom, SH., Ketua DPD IKADIN DKI Jakarta memyampaikan bahwa dalam permasalahan penegakkan hukum menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, kesannya kurang tegas dan tebang pilih baik yang dilakukan aparat Kepolisian, Kejaksaan maupun oleh Pengadilan. Hal itu dimungkinkan adanya muatan politik sehingga terjadi polemik yang berkepanjangan.
Demikian hal itu disampaikan Bahari Gultom, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Advokat Indonesia Derah Khusus Ibukota Jakarta, Minggu (13/2/2019), di Rumah Makan Tjikini Lima, Jakarta Pusat.
Legal Update IKADIN yang bekerjasama dengan DPD Ikadin DKI Jakarta, yang ke XIV, mengetengahkan tentang “Membedah Program Hukum, HAM, Anti Korupsi Capres 2019 – 2024”, dimoderatori oleh Emerson Yunto, dan hadir sebagai narasumber Veri Junaidi, Direktur Kode Initiative; Habiburokhman, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo; Ade Irvan Pulungan, Direktur Hukum, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi. Dan Erwin Natosmal Oemar sebagai Kabid Humas DPP IKADIN.
Dikatakan Habiburokhman bahwa dalam penegakan hukum menjelang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah pemberantasan korupsi yang paling penting. Namun ditegaskan Ade Irvan Pulungan, dalam penegakkan hukum harus ada kesadaran bersama demi mewujudkan pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu menurutnya dalam proses hukum tidak bisa berjalan sendiri melainkan harus bersama – sama untuk memberantas korupsi.
Namun yang menjadi masalah sekarang ini dalam menegakkan hukum menjelang Pilpres dan Wakil Presiden, berkembang dari isu yang beredar secara liar. Hingga masuk dalam medsos dan pada gilirannya menimbulkan berita bohong atau hoaks. Padahal sebelumnya tokoh nasional telah mewanti – wanti jangan sampai terjadi penyebaran berita bohong apalagi sampai saling serang dan menghujat.
Harusnya tim sukses baik untuk 01 maupun 02 bisa memberikan rasa aman bukannya saling serang, saling hujat dan lain sebagainya melainkan bisa mendinginkan masyarakat di tengah gencarnya untuk memenangkan pasangan calonnya. Sayangnya dari BPN Prabowo tidak secara ekslpisit menyebutkan dalang dibalik yang mengatur hoaks hingga membuat kegaduhan di masyarakat.
Padahal soal hoaks sudah sangat jelas ada yang mengatur melalui politik propaganda, ada juga yang tahu tapi pura – pura tidak tahu dan bahkan ada yang tidak tahu sama sekali mengenai hoaks hingga berurusan dengan Cyber Crime Polri. “Kita dengan tim Jokowi selalu sinergi dan meluruskan ketika ada isu yang berkembang agar tidak terjadi kegaduhan dimasyarakat,” tandasnya.
Sementara ditegaskan Direktur Hukum TKN Jokowi bahwa persoalan hukum dalam menghadapi Pilpres 2019 sekarang ini adalah masalah hoaks. Hoaks lebih sadis dari kasus korupsi, karena kasus korupsi ketahuan sosok dan orangnya sedangkan kasus hoaks sama sekali tidak diketahui orangnya. Ini menurutnya ekstra ordinary crime yang harus ditindak agar bisa menciptakan rasa nyaman di masyarakat. ddm
