SURABAYA, beritalima.com | Mendekati batas waktu pembubaran Lembaga Non Struktural (LSN) yang akan dilakukan Pemerintah, Plt Sekretaris Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS), Sidik Wiyoto SH MH, berusaha mengadu ke Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
Sidik meminta pada Mahfud MD agar menyampaikan pada Presiden untuk tidak membubarkan BPWS. “Mohon dengan segala hormat Pak Mahfud MD, rencana pembubaran dari usulan MenPan RB dapat dicegah demi kesuksesan pembangunan Madura,” ucap Sidik, Rabu (12/8/2020).
Sidik lalu mencoba mengingatkan adanya Perpres Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gerbang Kertosusilo, kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta kawasan Selingkar Wilis dan lintas selatan, yang diantaranya ada peran lembaga BPWS.
Dia sebutkan pula, di kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM) akan dibangun proyek Indonesian Islamic Saince Park (IISP). Program Gubernur Jatim ini lahan yang akan digunakan di antaranya tanah milik BPWS sekitar 40 Ha, sementara yang dibutuhukan 101 Ha.
“Sekali lagi atas nama pegawai BPWS yang 90% dari sumber daya manusia Madura, kami berharap kepada Prof. Dr. Mahfud Md untuk bisa menyampaikan urgensi betapa pentingnya kehadiran BPWS yang selama ini pejabatnya masih PLT semua, termasuk Rev Perpres yang sudah berjalan selama 5 tahun juga belum diteken Presiden,” ujar Sidik yang ditujukan buat menteri asal Madura tersebut.
Dia menjelaskan, dalam sidang ratas pada 3 Pebruari 2016 Presiden memberi arahan agar BPWS fokus menangani Madura saja, sedangkan yang Surabaya ditangani Pemkot Surabaya. Namun, tindak lanjut arahan Presiden tersebut hingga saat ini belum juga ditandatangani.
Selain itu Sidik juga mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan BPWS selama 5 tahun berturut-turut opini WTP, termasuk penghargaan KIP juga 5 kali, penghargaan dari Gubernur Jatim tentang kepeduliaan BPWS melatih tenaga SDM Madura total hampir 4.500 orang, bahkan produk-produk unggulan UMKM Madura juga sudah masuk di Alfamart, Indomaret dan sampai pasar internasional.
“Itu semua juga berkat kerja keras BPWS,” ungkap Sidik. “Termasuk pembangunan jalan-jalan di seluruh kabupaten se-Madura juga dari BPWS,” tambahnya.
Sidik pun mengungkapkan, MenPan RB selain tak pernah datang ke BPWS untuk evaluasi juga tak pernah minta pendapat tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh Bupati se-Madura. Dia juga mengaku sehari sebelumnya telah ditemui seluruh Pengurus LSM Basmalah dari Bangkalan bersama Prof Harun Arrasid yang berkomitmen untuk bersama-sama mempertahankan BPWS.
“Demikian Prof, sekali lagi mohon dengan segala hormat ide pembubaran dari MenPan RB hendaknya dicegah. Hanya pada panjenengan, kami semua pegawai BPWS berharap bisa menyampaikan ke Presiden,” ujar mantan Kaper BPKP Kalbar, Bali, NTB dan Jawa Timur tersebut.
Sebagaimana ramai diberitakan, Pemerintah tengah mempersiapkan rancangan peraturan presiden (perpres) terkait pembubaran lembaga non struktural (LNS). Rencananya perpres pembubaran LNS ini akan diterbitkan akhir Agustus ini.
Pemerintah sebelumnya telah menghapus 18 LNS melalui Perpres No.82/2020. Dan pada Selasa (11/8/2020) kemarin MenPan RB Tjahjo Kumolo kembali mengatakan, masih ada 11 hingga 13 institusi yang akan dihapus. “Nanti akhir bulan ini akan ada 11 sampai 13 lembaga, badan, komite yang akan kita hapuskan,” kata Tjahjo Kumolo. (Red)
