JAKARTA–Beritalima.com Korps Marinir TNI AL (Kormar) telah mengoperasikan lima APC amfibi BTR-4M yang dipasok oleh Ukraina pada tahun 2016, para prajurit Marinir mengakui keandalan dan kemudahan pengoperasiannya serta multi-purpose capability yang dimiliki oleh APC buatan Ukraina.
Para pengamat berpendapat bahwa sangat penting bagi Marinir Indonesia memiliki APC 8×8 yang ringan, mampu bergerak dalam kecepatan tinggi dan dapat dengan mudah bermanuver di jalan-jalan yang sempit dan berbukit, onroad di dalam kota maupun offroad.
BTR-4M telah lulus uji oleh Kementrian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) pada awal tahun 2017. Tim Kemhan menyatakan bahwa BTR-4M telah sesuai dengan (comply with) spesifikasi teknis yang telah ditentukan. Pernyataan tersebut tertera dalam Certificate of Final Acceptance yang dikeluarkan oleh Kemhan RI pada 3 April 2017. BTR-4M merupakan kendaraan berpenggerak 8 roda (8×8 wheel vehicle) yang digerakkan oleh mesin diesel berkapasitas 11,9 liter turbocharged 6-cylinder merek Deutz, yang dapat menghasilkan output 515 horsepower maximum 1800 rpm.Dua BTR-4M Indonesia dilengkapi dengan uninhabited combat turret BM-7 “Parus” dengan automatic gun ZTM-1 berkaliber 30-mm, grenade launcher 30 mm dan automatic gun 7,62 mm dan anti-tank guided missile system Barrier. Sedangkan tiga kendaraan lainnya masing-masing dilengkapi dengan sebuah combat turret automatic gun 7,62 mm. BTR-4M merupakan basic armored vehicle untuk melengkapi marinir dan pasukan reaksi cepatnya (quick-reaction forces) yang dapat beroperasi dan melakukan misi-misinya pada siang dan malam hari dalam berbagai cuaca (operating temperature range from -40 up to +55 C) di medan off-road, on hard-surface, dan lautan.
Kerja sama antara RI-Ukraina pada tahun 2016 sempat muncul usulan agar Kemhan mempertimbangkan kembali usulan Ukraina agar Indonesia membeli kendaraan lapis baja 4-M buatan Ukraina, karena Thailand dan Kroasia memiliki pengalaman tak menyenangkan saat memesan tank T-84 Oplot dan pesawat tempur MIG-21 buatan Ukraina. Presiden Petro Poroshenko memimpin secara langsung rombongan kabinet pemerintahan Ukraina ke Indonesia antara 5-7 Agustus 2016. Pada pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Poroshenko, kedua kepala negara menandatangani perjanjian kerja sama di bidang pertahanan. Pada Oktober 2016, Global Future Institute (GFI) menyelenggarakan diskusi terbatas membahas berbagai rencana dan langkah-langkah strategis yang sebaiknya dilakukan Kemhan, khususnya dalam hal pembelian Alutsista dari negara-negara lain, baik dari Eropa Barat. Eropa Timur maupun Republik Rakyat Cina.
Khusus terkait Ukraina, menyusul pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Ukraina, diskusi GFI sampai pada kesimpulan bahwa kerja sama militer dengan Ukraina sama sekali tidak layak dan sebaiknya tidak ditindaklanjuti ke tingkat yang lebih strategis. Ada beberapa pertimbangan.
Terutama terkait kualitas kendaraan militer seperti tank. Salah seorang peserta diskusi yang kebetulan berpengalaman menjadi rekanan Kemhan sejak era pemerintahan Soeharto hingga era Reformasi, pernah meriset kerja sama Ukraina dengan Thailand. Pada perjanjian kerja sama pertahanan tersebut, Ukraina diwajibkan memasok 49 unit Tank T-84 Oplot.
Kenyataannya, Ukraina hanya sanggup memasok 10 unit. Artinya, Ukraina dinyatakan gagal memenuhi kewajiban memasok 39 unit sisanya. Alhasil, pemerintah Thailand pun memutuskan menolak mengikutsertakan Ukraina dalam berbagai tender pembelian peralatan militer Thailand. Sementara terkait kewajiban memasok 39 unit T-84 Oplot, Ukraina menggantinya dengan tank buatan Amerika Serikat yang sudah lama dan buruk kualitasnya. Pemerintah Thailand pun tidak puas dengan penggunaan 200 unit Tank GIR 3-EI yang tidak bagus kualitasnya.
Bagaimana dengan produk pesawat tempur seperti MIG-21 buatan Ukraina? Ukraina pada 2015 ternyata pernah mengekspor pesawat MIG-21 tersebut ke Kroasia, negara tetangga yang berada di kawasan Eropa Timur. Menariknya, pada Maret 2016, polisi militer Kroasia mendapati adanya tindak korupsi terkait perbaikan pesawat yang diekspor dari Ukraina tersebut. Fakta menarik terungkap, dari 12 pesawat MIG-21 yang dibeli pemerintah Kroasia, sebanyak sembilan di antaranya rusak. Dengan kata lain, pesawat yang dalam keadaan relatif baik hanya tiga unit.
Hasil penyelidikan dan pengusutan yang dilakukan Polisi Militer Kroasia menunjukkan, sebanyak lima unit dari 12 pesawat tempur yang dibeli Kroasia dari Ukraina tersebut, ternyata dulunya milik Yaman. Bahkan lima pesawat tersebut merupakan hasil rakitan negara-negara lain seperti Bulgaria. Pihak Bulgaria dikabarkan pernah melaporkan kepada North Atlantic Treaty Organization (NATO-Pakta Pertahanan Atlantik Utara) bahwa MIG-21 pada dasarnya tidak layak. Hal yang lebih mencengangkan, ternyata nota registrasi pesawat yang dijual Ukraina ke Kroasia adalah palsu. Nampaknya, krisis ekonomi yang melanda Ukraina, serta dihentikannya kerja sama Ukraina-Rusia dalam bidang industri militer telah menghancurkan kualitas industri militer Ukraina. Bagaimana dengan Indonesia? #ctl
