SURABAYA, beritalima.com – Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) harus ikut memberdayakan perempuan Indonesia. Diantaranya melalui peningkatan kapasitas dan produktifitas di beberapa aspek yang bisa digali seperti aspek politik, sosial, budaya, ekonomi dan hukum, serta hak asasi manusia.
“Diharapkan keberadaan FPPI bisa memberikan dampak signifikan dalam bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan di Indonesia,” ujar Ketua TP PKK Jatim, Dra. Hj. Nina Soekarwo, M,Si di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) FPPI di Hotel Singgasana, Surabaya, Sabtu (17/11).
Dijelaskan, FPPI bersama PKK Jatim bisa melaksanakan salah satu sasaran pembangunan millennium development goals (MDGs) terkait kesetaraan gender (gender equity). Dimana didalamnya terkait usia harapan hidup, pendidikan, jumlah pendapatan, serta gender empowerment measure (GEM).
“Diharapkan, akan terjadi perfect equality atau konsep kesetaraan kuantitif yaitu 50 banding 50 sesuai yang diidealkan oleh UNDP,” ujar Bude Karwo sapaan akrabnya.
Secara normatif, lanjutnya, Pemprov Jatim berkomitmen mengatasi permasalah gender khususnya mengatasi permasalahan three ends yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia dan akhiri kesenjangan ekonomi
Bude Karwo mengharapkan, dengan diselenggarakannya Rakornas FPPI ini dapat menghadirkan beberapa hal, diantaranya perubahan pandangan masyarakat yang bias gender terhadap perempuan, peningkatan kapasitas dan produktifitas kerja perempuan melalui pendidikan formal dan non formal serta pelatihan pendampingan dan pengkajian.
Disamping itu, tersedianya peluang bagi perempuan untuk meningkatkan peran sosial dan ekonomi terhadap keluarga dan masyarakat. Selanjutnya juga terwujudnya keadilan dan hak – hak perempuan dalam bidang dan HAM.
“Kedepan tantangan dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia semakin besar dalam mencapai kesejahteraan sosial yang adil dan dapat menyediakan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat,” jelasnya.
(rr)
