Sesuai dengan pengarahan Ketua Umum PKK Pusat, bahwa TP PKK harus bersinergi, dan semua kementerian diharapkan terlibat dalam mendukung PKK. Padahal di Jatim hampir semua SKPD terkait menjadi mitra PKK dalam rangka kebersamaan dan bersinergi untuk menjalankan 10 program kerja PKK, yang diprioritaskan program unggulan dulu. Dari Pokja I (PKDRT), Pokja II (UP2K-PKK), Pokja III (Hatinya PKK), dan Pokja IV (Toga).
Kalau di Pusat, seolah leading sektornya hanya Kemendagri. Padahal di Jatim dalam Musrenbang sudah terlibat, artinya untuk bermitra dengan SKPD sudah kita lakukan di Jatim, tidak ada pengkotakan seperti yang dikhawatirkan PKK di Pusat. Misalnya PAUD Holistik integratif, itu bersinergi dengan Pokja I pada pengembangan anak usia dini. Kemudian child protection PAUD (Pokja II), Ketahanan Pangan/ Gizi (Pokja III), dan kesehatan (Pokja IV). Jadi, semua pokja bersinergi, tidak ada pengkotak-kotakan.
Begitu juga untuk SKPD yang terlibat di Jatim banyak sekali, sudah 22 SKPD yang menjadi mitra, jadi sudah sinergi dan duduk bersama, tidak ada ego sektor. Hal ini sudah dilakukan di Jatim.
Selain itu, kita diminta PKK Pusat untuk berinovasi. Sementara itu, Program di Jatim justru kemarin sukses dengan istilah out of the box inovasi pendampingan, membuat 10 ribu taman posyandu bahkan sudah berkembang menjadi 12.227 Taman Posyandu. Hal itu sudah merupakan inovasi tersendiri.
Begitu pula dengan penurunan angka AKI dan AKB dilakukan out of the box. “Artinya dijalankan diluar pakem tapi inovatif. Tidak hanya berpatokan pada regulasi, tapi fleksible dan tidak mengikat. “Kita bekerjasama dengan dokter dan berbagai elemen, bahkan LSM juga kita libatkan, jadi tidak hanya dengan instansi pemerintah. Mengenai anggaran juga dilakukan melalui CSR dari berbagai perusahaan yang tidak mengikat”
Hal itu disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim Dra Hj Nina Soekarwo, MSi seusai mengikuti Pembukaan Rapat Konsultasi (Rakon) TP PKK di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/5).
Sebelumnya Ketua Umum TP PKK Pusat dr. Erni Guntarti Tjahjo Kumolo mengatakan, beberapa hal mendasar yang perlu dibahas secara teknis dalam forum Rapat Konsutasi PKK ini, seperti halnya sekarang ada Program Unggulan. Program Unggulan ini dimaksudkan memang merupakan ciri khas Gerakan PKK untuk mencapai visi dan misinya, yang mutlak dilaksanakan oleh seluruh jajaran Tim Penggerak PKK Pusat dan Daerah sampai dengan Kelompok-kelompok PKK dan Dasawisma sesuai dengan peran, fungsi, dan kapasitasnya masing-masing. Program Unggulan TP PKK ini merupakan program prioritas.
“Operasionalisasi Program Unggulan di daerah, saya percayakan kepada masing-masing daerah untuk memberikan bimbingan, pembinaan, dan fasilitasi yang berkelanjutan kepada Kader-kader PKK termasuk Kader Dasawisma, karena kepada merekalah sesungguhnya terletak fungsi kinerja Gerakan PKK. Tetapi saya ingin mengingatkan, bahwa Program Unggulan ini mutlak atau wajib kita laksanakan dan kita sukseskan bersama.,” ujarnya.
Setiap kesempatan Rapat Konsutasi PKKseperti ini, hendaknya juga dapat kita jadikan sebagai momentum untuk melakukan evaluasi, yakni mengevaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh Tim Penggerak PKK selama ini. Kemudian, lakukan penilaian diri, apakah ada keberhasilan atau kemajuan program maupun kegiatan PKK. Selanjutnya, rumuskanlah strategi dan langkah-langkah tindak lanjutnya dalam bentuk rencana kerja tahunan Tim Penggerak PKK. diharapkan siklus manajemen program dan manajemen kelembagaan seperti ini, dapat dilakukan secara simultan, berkesinambungan, dan terus-menerus.
Siklus manajemen program dan manajemen kelembagaan seperti itu, memang patut dilakukan. Karena 10 Program Pokok PKK itu pada hakekatnya juga harus selaras dengan Program-program Pemerintah. Oleh karena itu Tim Penggerak PKK perlu menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan Rencana Kerja TP PKK kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi urusan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, agar Rencana Kerja TP PKK menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah”.
Dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK itu, dia mengharap kepada seluruh jajaran Tim Penggerak PKK, janganlah pernah merasa berat, dan jangan pula menjadi beban dalam pengabdian kita untuk ikut meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman dan dedikasi Gerakan PKK selama lebih dari empat dasawarsa, harus tetap kita pertahankan, dan bahkan terus kita gelorakan pada masa-masa yang akan datang.
Dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK, kadangkala menghadapi permasalahan. Tetapi permasalahan dan hambatan itu merupakan suatu keniscayaan. Jika dihadapkan pada situasi seperti itu, maka carilah peluang, karena pada hakekatnya tidak ada permasalahan yang tidak bisa dipecahkan. Untuk itu, Gerakan PKK juga harus bersifat fleksibel, harus cepat bisa menyesuaikan keadaan dan permasalahan yang dihadapi.
Keberhasilan pelaksanaan program-program kesejahteraan keluarga sangat ditentukan oleh adanya keterpaduan antara gerakan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dengan bimbingan dan fasilitasi teknis dari berbagai instansi/lembaga terkait, selaku Pembina Tim Penggerak PKK. Oleh karena itu, program-program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berkaitan langsung dengan peranserta masyarakat, sewajarnya dapat melibatkan peran dari Tim Penggerak PKK.
Kepada segenap jajaran Tim Penggerak PKK, para Kader PKK, dan Kader Dasawisma, diminta memahami makna yang hakiki mengenai peran dan posisi Tim Penggerak PKK sebagai mitra kerja Pemerintah. Bahwa kemitraan ini bermakna adanya kesetaraan dan saling membutuhkan.
Kemudian, manfaatkan potensi sumberdaya yang ada, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, sebagai potensi yang dapat didayagunakan untuk pengembangan Gerakan PKK dan Program-Program PKK.
Sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam pola penganggaran yang berbasis program, maka Tim Penggerak PKK juga dituntut untuk melakukan penyesuaian, antara lain perlunya menetapkan dan melaksanakan Program Unggulan yang akan menjadi ciri khas Gerakan PKK.
Selanjutnya, senantiasalah bekerja dengan semangat relawan, dan tanpa pamrih. Jangan pernah lelah untuk selalu menimba ilmu, karena perkembangan ilmu dan teknologi pada dewasa ini menuntut kita untuk selalu menyesuaikannya.
Sementara itu, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian dalam Negeri Nata Irawan, SH, MSi mengatakan, rapat konsultasi ini mempunyai nilai dan makna yang strategis, karena saya juga meyakini bahwa keberadaan gerakan PKK ini tidak hanya terletak pada kekuatan kelembagaannya saja, tetapi juga harus diimbangi dengan kualitas program-programnya.
Momentum rapat konsultasi PKK ini sangat tepat, karena pemerintah dan pemerintah daerah sedang menyusun perencanaan program untuk tahun 2017 yang akan datang. dalam kaitan ini, saya mengharapkan agar program-program PKK dapat memenuhi harapan dan aspirasi, bahwa gerakan PKK dapat menjadi pilar utama pemberdayaan keluarga-keluarga di Indonesia. pemerintahan kita dapat maju dan kuat. Apabila ketahanan keluarga yang dimotori oleh gerakan PKK dengan 10 program pokoknya, juga tinggi tingkatan dan kualitasnya. sebab, ketahanan keluarga itu berpengaruh pula padasifat pemerintahan suatu negara, termasuk negara yang kita cintai ini. itulah yang ingin saya dorong, agar gerakan PKK yang sudah memasyarakat, hendaknya juga dapat menjadi benteng dan jati diri bangsa, karena kualitas keluarga itu pada hakekatnya akan mempengaruhi jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional indonesia.
Gerakan PKK tidak boleh miskin inovasi, karena jika hal itu yang terjadi, maka niscaya akan tuna program. Oleh karena itu, janganlah hanya merekapitulasi jenis dan banyaknya program saja, kemudian memajangnya sebagai kebanggaan kelembagaan. tetapi utamakan kualitas program berdasarkan program unggulan. Karena pada hakekatnya program adalah hal yang terus bergerak, terus berkembang dinamis sesuai dengan tuntutan dan situasi yang ada.
Ketua Panitya Ir Rossi Rozanna mengatakan, Rakon yang berlangsung selama tiga hari yaitu tgl 30 Mei – 2 Juni ini diikuti 250 orang yang terdiri dari Ketua, sekretaris TP PKK serta empat orang Ketua Pokja dari TP PKK Provinsi se Indonesia.
Rakon yang bertema “Kita Sukseskan Prioritas Program Kerja PKK Dengan Paradigma Baru Untuk Mewujudkan Keluarga Indonesia Yang Sejahtera” ini rutin diselenggarakan setiap tahun ini sebagai upaya untuk koordinasi langsung antara PKK Pusat dan daerah agar`terus menggelorakan PKK. Selain itu juga untuk mengevaluasi program yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan diharapkan ada progres yang lebih bagus lagi. (**).
