SURABAYA, beritalima.com|
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak media di Jatim untuk terus beradaptasi dengan melakukan konvergensi media ke multiplatform digital. Salah satunya dengan melakukan capacity building dan institutional building berkelanjutan.
Menurutnya, ini penting agar jangkauan media yang bisa diakses masyarakat semakin luas. Sekaligus bisa meningkatkan kepercayaan terhadap media mainstream.
“Berbagai tantangan membuat media harus beradaptasi di tengah disrupsi informasi. Karenanya, penguatan demi penguatan harus dibangun sebab capacity building dan institutitional building merupakan suatu keniscayaan dari percepatan perubahan pada ekosistem global, nasional, regional maupun lokal,” ungkapnya saat membuka Jatim Media Summit 2023 bertema ‘Kolaborasi Media Lokal Jawa Timur Menembus Batas untuk Naik Kelas’ di Whiz Luxe Hotel Spazio Surabaya, Rabu, (24/5/2023).
“Kalau SDM maka dibutuhkan capacity building, kalau ekosistem di luar institusi cepat pergerakannya maka dibutuhkan institutional building,” lanjutnya.
Khofifah menjelaskan, berdasarkan laporan We Are Social lembaga riset digital global yang berpusat di Amerika, pengguna internet di Indonesia saat ini berjumlah 212,9 juta jiwa atau sekitar 77% dari total penduduk Indonesia. Sedangkan, pengguna media sosial di Indonesia sebanyak 167 juta jiwa atau sekitar 60,4% dari total populasi.
Selain itu, masyarakat Indonesia juga sangat bergantung dengan ponsel dengan mengakses internet 8 jam sehari. Bahkan, akses media sosial juga sangat tinggi, 4 dari 10 penduduk Indonesia memiliki akun media sosial lebih dari 1.
“Akses internet yang sangat tinggi, dan tingkat kepercayaan masyarakat adalah modal utama bagi media untuk merebut pasar bisnis media,” terang Khofifah.
Lebih lanjut dijelaskan Khofifah, berdasarkan survey harian Kompas disebutkan bahwa media masa merupakan sumber informasi terpercaya masyarakat. Dan televisi masih menjadi sumber informasi yang paling dipercaya masyarakat sebesar 53,2% diatas media sosial dan media lainnya.
Khofifah menambahkan, berdasarkan data 1 dari 15 media terverifikasi dewan pers berada di Jatim. Kemudian potensi pasar bisnis di Jatim terbesar kedua di Indonesia. Namun, media traffic tertinggi berada di Jakarta sebesar 170 juta pengakses, sedangkan Jatim yang terbesar kedua hanya 5 juta pengakses.
“Perbandingan yang cukup jauh, maka esensi pertemuan kita hari ini salah satunya untuk menjawab itu. Utamanya, melalui kehadiran para pakar insan media dan pakar digital IT,” tegasnya.
Untuk itu, di era transformasi digital media tetap bisa eksis dan cepat beradaptasi, Gubernur Khofifah kembali menekankan pentingnya kolaborasi antar media. Namun demikian juga membuka peluang kerjasama antara media dengan pakar digital IT.
“Cara pandang terhadap ekosistem global adalah ketika terjadi perubahan ekosistem digital pengaruhnya akan masuk mulai tingkat nasional, regional dan lokal. Termasuk di dalamnya media digital di Jatim,” tuturnya.
Cara ini, kata dia, bisa dikupas secara lebih detail dan komprehensif saat pakar-pakar media dan digital IT melakukan dialog. Artinya, membangun dan mempertemukan sinergitas dengan berbagai media dan sektor lainnya.
“Tidak cukup media dengan media. Tapi ada aspek teknologi IT yang memungkin dibangun jejaring baru sehingga bisa menggeliat lebih cepat dan resonansinya lebih besar. Ditambah kolaborasi menjadi kekuatan yang bisa meringankan beban media,” jelasnya.
Ke depan, Khofifah pun berharap kolaborasi dan sinergitas serta dialog yang dilakukan pakar media serta digital IT mampu menemukan solusi dari setiap action plan yang sudah dirangkai secara detail dan sistematis produk Jadim Media Summit ini.
“Terima kasih. Mudah-mudahan kerjasama lebih efektif antara pakar media dengan pakar IT dilakukan secepat dan se komprehensif mungkin. Sebab, media menjadi bagian penting bagi proses demokratisasi berseiring dengan seluruh media di Jatim,” urainya.
Tidak hanya media massa, sistem pemerintahan juga harus beradaptasi dengan digitalisasi. Gubernur Khofifah menyebut, tantangan digitalisasi di pemerintahan diantaranya tingkat literasi digital masyarakat yang masih di level sedang, jaminan keamanan data dan informasi yang belum optimal.
Selain itu, masih banyak duplikasi aplikasi di berbagai institusi serta minimnya SDM atau talenta digital yang mumpuni serta penyediaan infrastruktur digital yang belum mendukung.
Menjawab tantangan tersebut, Khofifah menyebutkan, Provinsi Jatim mendorong penerapan penyelengaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) melalui peraturan gubernur no 53 tahun 2021.
“Kami juga mendorong institusi pemerintah untuk saling berbagi aplikasi serta edukasi digital bagi masyarakat maupun SDM pemerintahan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, berbagai layanan digital juga terus dihadirkan pemerintah Provinsi Jatim untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat. Gubernur Khofifah menyebut, aplikasi layanan perizinan atau disingkat Joss Gandos, ATM Samsat 4.0 berbasis QR code, E-Master untuk Manajemen ASN Terintegrasi.
Selain itu, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N lapor), ketersediaan bahan pokok (SISKAPERBAPO), Jatim Bejo untuk belanja online serta bus trans Jatim bernama trans Jatim ajaib.
Berbagai layanan digital tersebut diapresiasi pemerintah pusat melalui penghargaan digital government award kategori penerapan layanan SPBE yang diraih Pemprov Jatim tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB).(Yul)
