BANYUWANGI,Beritalima.com – Setelah pembentukan kepengurusan baru, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Benculuk sempat berjalan dengan penuh optimisme. Di bawah kepemimpinan Agung Bastian sebagai ketua, Rifki sebagai sekretaris, dan Anis sebagai bendahara, BUMDes merancang usaha peternakan bebek bertelur guna mendukung program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden. Selasa (03/01/2025).
Konsep tersebut disambut positif oleh pemerintah desa. Proposal yang diajukan BUMDes kemudian disetujui (ACC) dengan total anggaran mencapai Rp275 juta, mencakup pembangunan kandang, pengadaan bibit bebek siap produksi, pakan, serta biaya operasional dan tenaga kerja. Harapannya, program ini menjadi percontohan usaha desa yang produktif dan berkelanjutan.
Namun, di tengah perjalanan, arah pengelolaan BUMDes mulai mengalami perbedaan pandangan. Sekretaris BUMDes, Rifki, memilih untuk tidak lagi aktif karena menilai konsep pelaksanaan program tidak sejalan dengan perencanaan awal dan terkesan dilakukan secara terburu-buru.
“Permasalahan yang dialami BUMDes sebenarnya sudah saya analisis sejak awal, terutama terkait lokasi. Menurut saya, Tanah Kas Desa (TKD) jauh lebih efektif dibanding lokasi kandang yang sekarang,” ujar Rifki.
Ia menilai, penentuan lokasi kandang dilakukan terlalu cepat tanpa kajian matang.
“Implementasinya tergesa-gesa. Seharusnya ada kajian ulang sebelum dana digunakan untuk membangun kandang dan membeli bebek. Karena itulah saya memilih tidak aktif,” ungkapnya.
Rifki juga mengaku tidak pernah mengetahui secara rinci besaran anggaran yang digunakan untuk pembangunan kandang maupun pengadaan ternak.
“Selama saya aktif, saya tidak tahu berapa nominal yang dikeluarkan. Saya juga tidak pernah diberi rincian anggaran,” katanya.
Saat mempertanyakan hal tersebut kepada bendahara, Rifki mengaku mendapat jawaban bahwa seluruh anggaran telah diserahkan kepada ketua BUMDes.
“Bendahara menyampaikan bahwa semua dana sudah dikirim ke Agung untuk pembiayaan bebek. Saat itu saya sudah tidak dilibatkan dalam pengelolaan ternak,” tambahnya.
Ia juga mendengar bahwa dana kas BUMDes kerap diserahkan kepada ketua setiap kali ada permintaan untuk pembangunan kandang maupun pembelian bebek. Meski demikian, Rifki menegaskan siap hadir dan memberikan keterangan apabila digelar musyawarah desa (musdes).
“Jika diagendakan musdes, saya siap hadir dan dimintai pertanggungjawaban,” tegasnya.
Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Benculuk, Sahrir, menanggapi persoalan tersebut dengan nada kritis. Ia mengaku mencium adanya indikasi praktik yang tidak sesuai dalam pelaksanaan program ketahanan pangan tersebut.
“Kalau dilihat dari regulasi, usaha peternakan bebek yang bersumber dari dana desa seharusnya melalui perencanaan matang, kajian lokasi, pembagian kewenangan yang jelas, serta pencatatan keuangan yang transparan,” ujarnya.
Menurut Sahrir, pengelolaan dana BUMDes tidak boleh terpusat pada satu orang tanpa mekanisme kontrol internal.
“Mulai dari pembelian bebek, pembangunan kandang, hingga penjualan hasil ternak harus terdokumentasi dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau bebek sudah dijual, uangnya harus jelas keberadaannya. Ini yang perlu dibuka secara terang melalui musdes,” pungkasnya.(Rony//B5)
