Bupati Ajak Masyarakat Hilangkan Image PKI di Kabupaten Madiun

  • Whatsapp
H. Ahmad Dawami (kiri atas)

MADIUN, beritalima.com– Bupati Madiun, Jawa Timur, mengajak masyarakat untuk menghilankan image buruk tentang kabupaten yang dipimpinnya sebagai basis PKI ketika itu.

Hal tersebut dikatakan Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami, dalam sosialisasi integrasi bangsa dalam rangka meningkatkan peran masyarakat untuk menegakkan protokol kesehatan dalam tatanan normal baru mewujudkan pemantapan ketahanan bangsa di Kabupaten Madiun, yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) setempat, di Puspem Mejayan, Rabu 9 September 2020.

Bupati menegaskan, kegiatan seperti ini sangat penting untuk meningkatkan rasa nasionlisme bagi masyarakat dalam rangka menjaga NKRI.

“Pertama, penting untuk untuk memerangi Covid-19, dan kedua meluruskan sejarah terkait peristiwa pemberontakan PKI September 1948 di Madiun,” tutur H. Ahmad Dawami.

Menurutnya, pemicu peristiwa tersebut di Kabupaten Madiun, tidak lepas dari situasi politik nasional saat itu. Tokoh nasional yang tidak legowo, kemudian melancarkan aksi brutal, dan sialnya yang menjadi tempat aksinya itu di Kabupaten Madiun.

Sebenarnya, lanjut bupati, organisasi terlarang ini tidak lahir dari Madiun. Justru orang Madiun menolak dengan melakukan perlawanan selama 12 hari sebelum akhirnya berhasil memukul mundur PKI, dan laskar inilah kemudian menjadi embrio lahirnya tentara Siliwangi.

“Jadi PKI itu cuma dua hari menguasai Kabupaten Madiun. Tapi ironisnya, image buruknya masih melekat sampai saat ini. Itu tidak adil,” tandasnya.

Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Madiun untuk merubah image buruk tersebut. Karena aksi itu bukan dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Madiun. Bahkan ia juga mengajak masyarakat agar menolak jika Kabupaten Madiun dikaitkan dengan peristiwa berdarah tahun 1948.

“Sekalipun hanya candaan, karena ini menyangkut nasib anak cucu. Apalagi kalau dikaitkan dengan visi misi Kabupaten Madiun, maka tragedi September 1948 itu sangat kontras dengan kondisi masyarakat Madiun yang religius dan berketuhanan,” pungkasnya. (Dibyo).

beritalima.com
beritalima.com

Pos terkait