Banyuwangi Beritalima.com – Menjelang mulai berproduksinya pertambangan Tumpang Pitu di Pesanggaran Banyuwangi, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas meminta pengelola tambang PT. Bumi Suksesindo (BSI) untuk terus meningkatkan komunikasi dengan masyarakat sekitar tambang.
“Pada hari ini, saya minta PT. BSI untuk menemui masyarakat secara langsung untuk mendengarkan aspirasi mereka,” ujar Anas saat ditemui di Mapolres Banyuwangi usai Rakor Pengamanan Obyek Vital Nasional (Obvitnas), Kamis (9/3).
Rakor tersebut juga dihadiri oleh Asisten I Intelkam Linmas dan Obvitnas Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Kemananan Laksma Sidiq Mustafa, perwakilan Direktorat Pengamanan Obvitnas Badan Pemelihara Keamanan Polri Sutrisno, Direktur 4.3 Badan Intelijen Negara Maryono, Kepala Polres Banyuwangi AKBP Agus Yulianto.
Anas melanjutkan meski secara legalitas hukum proses pertambangan telah terpenuhi, pihak pengelola tetap perlu memperhatikan keadaan sosial masyarakat.
“Perusahaan ini, kan secara legal sudah sesuai Undang-Undang, maka schedule programnya pun harus bisa jalan. Namun, di saat yang sama keadilan sosial bagi masyarakat sekitar juga bisa jalan,” harap Anas.
Lebih lanjut, Anas juga mengharapkan penyaluran dana Coorporate Social Responbility (CSR) bisa dilaksanakan lewat forum musyawarah di tingkat kecamatan, tidak harus di level kabupaten.
“Sehingga rakyat tahu, tentang penyaluran dana CSR untuk kepentingan masyarakat secara umum. Tidak berkembang opini penyaluran CSR hanya dibagikan kepada orang per orang,” ungkapnya.
Tidak hanya masalah CSR, Anas juga menekankan pentingnya sosilisasi tentang golden share yang diterima oleh Pemkab Banyuwangi dari PT. BSI kepada masyarakat.
“Golden share itu telah masuk dalam sistem APBD Pemkab Banyuwangi atas persetujuan DPRD Banyuwangi. Tidak benar jika, golden share tersebut hanya dinikmati oleh bupati saja. Karena golden share tersebut berbentuk saham dan telah IPO, bisa dicek sewaktu-waktu terkait dengan saham Banyuwangi ini,” papar Anas.
Selain itu, untuk semakin memberikan dampak positif bagi pembangunan Banyuwangi, Anas meminta kepada PT. BSI membuka kantornya di Banyuwangi.
“Kalau kantornya ada di Surabaya atau Jakarta, agar pajaknya masuk ke Banyuwangi. Sehingga pemanfaatannya akan jauh lebih terasa, selain CSR dan golden share yang disalurkan ke Banyuwangi, Untuk itu, kita akan berkirim surat ke BSI,” ungkapnya.
Sementara itu, Asisten I Intelkam Linmas dan Obvitnas Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Kemananan Laksma Sidiq Mustafa menambahkan kondisi keamanan di Tumpang Pitu masih cukup terkendali.
“Semua bisa diselesaikan selama semua bisa duduk bareng. Mulai dari kepala daerah, kepolisian, aparat setempat dan masyarakat bisa duduk bersama dan mencari solusi untuk Obvitnas tersebut,” ungkap Sidiq.
Keberadaan Obvitnas sendiri, lanjut Sidiq, diharapkan bisa memberikan nilai lebih kepada masyarakat setempat. “Obvitnas ini diharapkan bisa memberikan kesejahteraan di suatu wilayah,” harapnya (*/abi)
