TULUNGAGUNG, beritalima.com- Dalam rangka mencanangkan program Pemerintah pusat tentang harga jual eceran dan pendaftaran jenis BBM tertentu (JBT) atau BBM bersubsidi dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP), mulai diimplementasi, termasuk di Kabupaten Tulungagung.
Acara sosialisasi dan Koordinasi pendaftaran solar JBT dan Pertalite JBKP bertempat, di Pendopo Kongas Arum Kusumaningbongso. Selasa, (09/08/2022).
Dihadiri oleh Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, M.M, Wakil Bupati Gatut Sunu Wibowo, S.E, Forkopimda Kabupaten Tulungagung, Kepala OPD lingkup Pemkab Tulungagung, Forkopimcam, SBM Wilayah III PT. Pertamina Kediri Parrama Ramadhan dan Peserta sosialisasi.
Guna mendukung dan memperlancar pelaksanaan program Pemerintah pusat dalam implementasi pendaftaran konsumen solar JBT dan pertalite JBKP, Pemkab Tulungagung menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi program implementasi pendaftaran solar JBT dan pertalite JBKP Bersama PT Pertamina Patra Niaga Kediri Tahun 2022.
Ketua pelaksana sosialisasi DR. Adi Prasetiya, SE, MM mengatakan, maksud dan tujuan dari koordinasi dan sosialisasi adalah mendukung dan memperlancar pelaksanaan program pemerintah pusat dalam implementasi pendaftaran konsumen solar JBT dan pertalite JBKP.
“Sehingga, penggunaan dan pendistribusiannya tepat sasaran dan volume, serta tidak melebihi kuota yang ditetapkan,” ucap Adi Prasetiya.
lanjut Adi Prasetiya, adanya tranfer informasi, pencerahan dan kemudahan dalam mengimplementasikan program “my Pertamina” kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa mengurangi ketersediaan yang cukup di masyarakat.
“kegiatan ini untuk menginformasikan bahwa, ada kewajiban pendaftaran melalui website untuk seluruh konsumen yang ingin melakukan pembelian solar JBT dan bagi konsumen roda 4 (empat) yang ingin melakukan pembelian pertalite JBKP guna mendapatkan QR kode transaksi pembelian solar JBT dan pertalite JBKP,” papar Adi Prasetiya.
Sementara itu, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo menyampaikan bahwa, jumlah kebutuhan atau serapan solar JBT di Kabupaten Tulungagung sebesar 17,39 juta KL (Kiloliter) atau over 15,16 persen sedangkan pertalite JBKP sebesar 28,5 juta KL atau over 23,6 persen.
“Untuk itu, Pertamina akan mulai melakukan kewajiban pendaftaran terhadap konsumen solar JBT dan pertalite JBKP,” tutur Bupati.
Menurutnya, masalah IT adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan, namun, itu akan efektif diterapkan di wilayah Kota dengan tingkat konsumen yang sudah mengerti IT. Tetapi, Kabupaten Tulungagung masih banyak warga yang belum mengetahui IT termasuk website.
“Kami sudah melakukan koordinasi dan konsultasi, supaya disediakan tempat pendaftaran bagi masyarakat untuk membantu mempermudah pemberian layanan kepada masyarakat,” tambah Bupati.
Lebih lanjut Bupati mengatakan, wilayah Tulungagung, bahkan di Indonesia juga sama yaitu perkotaan 20 persen dan wilayah Desa 80 persen, sehingga masyarakat masih bingung terhadap aplikasi. Jika ada arahan untuk mendaftar di satu tempat, itu solusi yang bagus.
Dalam membuat kebijakan, pelaksanaannya di lapangan harus mempermudah masyarakat, apalagi urusan memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
Pihaknya mengungkapkan, berdasarkan peraturan Pemerintah pusat, pembelian jenis BBM tertentu (JBT) harus dengan surat rekomendasi bahkan itu merupakan syarat wajib.
“Surat rekomendasi itu disertakan dalam pembelian minyak solar JBT pada jenis usaha sektor perhutanan, pertanian, usaha mikro, transportasi air dan lain-lain,” ungkap Bupati
Bupati juga Menjelaskan, Tulungagung sendiri ada banyak industri kecil atau industri rumahan, terbukti jumlah IKM yang yang tercatat ada 11 ribu dan itu semua tentunya tidak lepas dari kebutuhan BBM.
Wilayah Tulungagung yang berbatasan dengan wilayah samudra Indonesia, mayoritas masyarakat mata pencahariannya adalah nelayan
“Kita tahu berdasarkan laporan, secara keseluruhan mengenai solar sudah melebihi kuota di Kabupaten Tulungagung, sehingga perlu ditata agar pemerintah lebih mudah untuk memberikan pelayanan dan masyarakat juga bisa terlayani,” pungkasnya. (Dst).
