KUPANG, beritalima.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Drs. Frans Lebu Raya, meminta para Bupati untuk melakukan kontrol secara ketat terkait penggunaan Dana Desa (DD) di wilayahnya masing-masing. Mengingat, DD itu harus dimanfaatkan tepat sasaran sesuai kebutuhan yang terdapat di desa.
Permintaan itu disampaikan Gubernur Frans Lebu Raya, saat membuka diskusi terbatas terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kegiatan tersebut melibatkan para Bupati dan Walikota se provinsi NTT yang digelar Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTT, di aula BPKP , Kamis (1/3).
Gubernur Lebu Raya, mengatakan DD yang diperuntukan bagi setiap desa harus dimanfaatkan tepat sasaran dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat desa. Lanjutnya, DD jangan dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur tetapi prioritaskan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Saya minta para Bupati, tolong kontrol dengan baik DD itu supaya penggunaannya benar-benar berguna sesuai kebutuhan masyarakat desa. Sehingga kemiskinan di tingkat desa secara berangsur dapat diatasi,” katanya.
Gubernur, menyampaikan bahwa mulai tahun 2018, Presiden Joko Widodo, tidak lagi ke daerah untuk mengunjungi proyek strategis nasional. Tetapi kunjungan Presiden, sasarannya ke desa untuk melihat langsung perkembangan penggunaan DD.
Dihadapan para Bupati, Gubernur Lebu Raya, menggambarkan kondisi kemiskinan di provinsi NTT. Katanya, sejak menjadi Gubernur NTT pada tahun 2008, prosentase kemiskinan berada pada posisi 27,58 persen dan pernah menurun hingga 19 persen (2013). Selanjutnya, jelas Lebu Raya, prosentase kembali naik menjadi 22 persen (2014), diakibatkan adanya kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Sekarang prosentase kemiskinan terus diupayakan menurun seiring dengan adanya berbagai program pemberdayaan yang sasarannya di pedesaan. Mengingat, peluang besar prosentase kemiskinan menurun, yaitu di pedesaan.(Ang)
