GRESIK, beritalima.com – Wacana pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi sorotan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Gresik. TKD merupakan dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Di Gresik, pemangkasan dana tersebut diperkirakan mencapai hampir Rp500 miliar atau setengah triliun rupiah. Isu ini pun menimbulkan perhatian publik lantaran berpotensi mempengaruhi sejumlah program daerah.
Menanggapi hal itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan bahwa belanja daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Harapan kami, pemangkasan anggaran TKD itu bisa dievaluasi kembali. Namun Pemkab Gresik sudah menyiapkan langkah antisipasi dengan merasionalisasi belanja. Belanja yang berkaitan langsung dengan masyarakat itu menjadi poin utama,” ujar Bupati Yani saat meresmikan Mushola Kantor Satpol PP Gresik, Rabu (8/10).
Menurut Bupati yang akrab disapa Gus Yani ini, anggaran yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dan kesehatan akan tetap dikawal secara ketat.
“Infrastruktur akan kami evaluasi mana yang benar-benar bisa mengungkit ekonomi masyarakat. Begitu juga target Universal Health Coverage (UHC) tetap kami kawal agar masyarakat merasakan manfaat nyata,” tegasnya.
Sebaliknya, belanja yang bersifat umum atau seremonial akan dievaluasi ulang. Pemkab tetap menjalankan pemerataan pembangunan infrastruktur secara selektif dan berbasis manfaat.
“Kami pastikan pembangunan yang memberikan dampak luas bagi masyarakat tidak akan terhenti,” jelas Bupati Yani.
Selain rasionalisasi anggaran, Pemkab Gresik juga tengah memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi pajak daerah, pengelolaan aset daerah, serta inovasi pelayanan publik digital disiapkan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
“Rasionalisasi bukan berarti memangkas hak masyarakat, tetapi memastikan setiap rupiah dipakai untuk program yang berdampak nyata bagi warga Gresik,” pungkasnya.
Dengan langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik berkomitmen menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan keberlanjutan pelayanan publik agar masyarakat tetap mendapatkan manfaat pembangunan secara merata.
Jurnalis: Moh Khoiron
