SITUBONDO, beritalima.com – Bupati Situbondo Karna Suswandi mengingatkan seluruh jajaran tenaga kesehatan untuk tidak membeda-bedakan pelayanan untuk masyarakat.
“Tak boleh membeda-bedakan pelayanan. Karena yang ada dan berdiri di Situbondo adalah masyarakat Situbondo,” katanya usai melakukan pertemuan dengan seluruh kepala puskesmas dan pejabat struktural Dinas Kesehatan, di Aula Dinkes, Rabu (31/3/2021).
Ia menerangkan jika nanti terindikasi adanya tenaga kesehatan yang membedakan pelayanan maka bisa dilaporkan ke Bupati. Pihaknya akan memberikan peringatan hingga tiga kali, dan barulah jika tak ada perubahan maka akan dievaluasi.
Penekanan ini disampaikan karena katanya, kesehatan menjadi tumpuan utama masyarakat Situbondo.
“Sehatkan mereka agar mereka bisa bekerja dengan baik. Sehatkan mereka agar mereka bisa menghidupi anak dan istrinya,” jelas Bung Karna.
Pentingnya kesehatan ini pun, jelas Bung Karna, juga diikuti dengan kebijakan peningkatan batasan biaya kesehatan masyarakat tidak mampu yang ditanggung oleh pemerintah daerah di masa kepemimpinannya bersama Wabup Nyai Hj Khoirani saat ini.
Jika sebelumnya batasan biaya mencapai Rp 5 juta, kini meningkat menjadi Rp 10 juta. Pembatasan ini dilakukan mengingat kondisi APBD Situbondo yang tidak sehat, yakni dari total Rp 1,8 triliun, mayoritas atau Rp 1,25 triliun untuk kegiatan operasional.
Nantinya, semua ini akan bisa diakses melalui program Sehat Gratis (SEHATI) dengan cukup menunjukkan e-KTP.
“Program ini sebentar lagi akan diluncurkan, sekarang masih dievaluasi tentang Perbup yang akan menjadi rambu-rambu pelaksanaan itu,” ungkapnya.
Kendati meningkatnya batasan biaya, kata Bung Karna, diharapkan masyarakat yang memiliki BPJS KIS tetap memanfaatkan kartu itu. Karena, sama-sama telah dibayar oleh pemerintah.
“Karena itu dibayar juga oleh pemerintah, kalau tidak dimanfaatkan kan eman,” katanya.
“Kalau hanya butuh cepat terus menggunakan e-KTP semuanya. Cepet habis e-KTPnya (anggaran, red),” tutupnya.(*/Rois)
