MADIUN, beritalima.com- Bupati Madiun, Jawa Timur, melakukan methil (mengawali panen) di Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, Rabu 25 Oktober 2017.
Dalam sambutannya, Bupati Madiun, H. Muhtarom, mengatakan, Kabupaten Madiun merupakan lumbung pangan Jawa Timur bagian barat. Karena itu, jika wilayah ini mengalami kegagalan panen, yang rugi bukan orang Madiun. Tapi sudah menjadi problem nasional.
“Untuk itu, pemerintah Kabupaten Madiun terus mendorong petani dan Gapoktan untuk aktif turun ke lapangan,” kata H. Muhtarom, mengawali sambutannya.
Penyuluh pertanian di Kabupaten Madiun, lanjutnya, sudah menggunakan pola poly valen. Artinya, setiap penyuluh harus menguasai beberaa bidang. Mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan dan juga perikanan. Hal ini dimaksudkan agar sebaran PPL dapat menyeluruh.
“Kebijakan ini diambil Pemkab Madiun untuk merespon kebijakan pemerintah pusat dalam rangka swasembada pangan. Jadi petani jangan pesimis atau berkecil hati. Harus terus semangat memecahkan masalah dengan mencari solusi terbaik serta terobosan baru. Misalnya dengan kerjasama antara pemerintah dengan TNI dalam hal pengawalan dan pendampingan peningkatan tanaman pangan,” lanjutnya.
Muhtarom juga menjelaskan, bahwa program UPSUS PAJALE di Kabupaten Madiun dari target tanam 90.521 Ha, sampai saat ini sudah terealisasi 90.709 Ha dan hasil panen hingga minggu ini mencapai 67.524 Ha dengan produksi 416.161 ton. Sedangkan Progam UPSUS SIWAB yang tujuannya untuk mempercepat peningkatan populasi ternak ruminansia besar, baik sapi perah, potong dan kerbau sehingga terpenuhinya kebutuhan daging dan susu.
“Berbagai kegiataan yang dilakukan antara lain dengan Inseminasi Buatan (IB) dengan target 20.000 ekor realisasinya 14.800 ekor. Sedangkan Program Kartu Tani adalah sebagai sarana petani untuk mendapatkan akses layanan perbankan yang terintegrasi. Dari target 90.000 kartu tani sudah realisasi 65.000 kartu dan 179 kartu tani telah di lounching. Kartu tani bisa dimanfaatkan sebagai simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman hingga katu subsidi pupuk,” terang H. Muhtarom.
Sedangkan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), bertujuan mengurangi resiko gagal panen, besarnya premi Rp.180.000, premi subsidi pemerintah 80% Rp.144.000, premi yang dibayar petani 20 % Rp.36.000 dan klaim bila terjadi gagal panen sebesar Rp.6.000.000/Ha.
Sedangkan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) yang bertujuan meringankan resiko gagal usaha ternak sapi, besarnya premi sebesar Rp.200.000, premi subsidi pemerintah 80% Rp.160.000, dan premi ditanggung petani 20% Rp.40,000, klaim jika terjadi gagal usaha ternak mendapat Rp.10.000.000/ekor.
“Pemerintah daerah/pusat tidak hanya mendukung peningkatan produksi dan produktivitas saja. Tapi juga dalam pemasaran hasil melalui kerjasama dengan Bulog dan juga kerjasama dengan TNI dan Pemkab Madiun melalui kegiatan Serapan Gabah (SERGAB),” ulasnya.
Terkait dengan adanya bantuan dari pemerintah berupa sarana produksi (benih, pupuk, obat-obatan) , infrastuktur pertanian (jaringan irigasi, jalan usaha tani) dan alat mesin pertanian (traktor, pompa air, alat tanam, alat panen) serta bantuan ternak sapi maupun kambing, Muhtarom berharap dapat dimanfaatkan dengan baik agar Kabupaten Madiun menjadi kabupaten yang lohjinawi, cukup sandang, pangan dan pada akhirnya Kabupaten Madiun menjadi lebih sejahtera pada tahun 2018, dapat terwujud.
Karena bidang pertanian menjadi salah satu program prioritas pembangunan, Pemkab Madiun akan terus berupaya meningkatkan hasil pertanian padi. “Saya berharap, tahun 2017 ini dari luas tanaman padi 90.941 Ha, mampu menghasilan 530.000 ton gabah kering panen (GKP) atau surplus 243.993 ton dan dapat mempertahankan predikat Kabupaten Madiun sebagai lumbung padi Jawa Timur bagian barat,” harapnya.
Untuk diketahui, berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam mendukung swasembada pangan. Antara lain upaya khusus padi jagung dan kedelai (UPSUS PAJALE), upaya khusus sapi induk wajib bunting (UPSUS SIWAB), Kartu Tani, Asuransi Usaha Tani Padi, dan Asuransi Usaha Ternak Sapi.
Hadir dalam panen perdana ini diantaranya sejumlah anggota DPRD, anggota Forkopimda, Kepala Sub Bulog Divre 5 Madiun, sejumlahKepala OPD, Muspika Geger, Ketua Gapoktan se Kecamatan Geger, Ketua dan anggota kelompok tani undangan lainnya (Rohman/Dibyo).
