MADIUN, beritalima.com- Dengan didampingi oleh Kepala Perwakolan BKKBN Provinsi Jawa Timur dan jajaran Forkopimda, Bupati Madiun melakukan pencanangan “Kampung KB” di Alon-Alon Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rabu 19 Juli 2017.
Pencanangan ini ditandai denga penandatanganan prasasti dan pemukulan gong oleh Bupati Madiun, dengan disaksikan jajaran Forkopimda.
Dalam sambutannya, Bupati Madiun H. muhtarom, mengatakan, bahwa Kampung KB merupakan salah satu program inovasi dalam upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui keterpaduan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemerdayaan Keluarga, (KKBPK) dengan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.
“Ini merupakan tidaklanjut Presiden RI agar manfaat program Kependudukan dan KB dapat lebih dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Terutama yang berada di wilayah miskin, padat penduduk, tertinggal, terpencil dan wilayah nelayan,” kata H. Muhtarom.
Kampung KB di Kabupaten Madiun, pada awalnya dicanangkan di Desa Kepel Kecamatan Kare pada 3 Mei 2016. Hingga saat ini, sudah terbentuk 14 kampung KB atau setiap kecamatan ada satu kampung yang dicanangkan secara serentak.
“Saya berharap agar semua stakeholder dan pemangku kepentingan berperan aktif dalam keberhasilan kegiatan ini. Bentuk kemitraan dengan swasta maupun instransi pemerintah serta penyerasian kebijakan pembangunan kependudukan dan KB dengan program pembangunan lainnya,” pintanya.
Untuk persiapan yang dilakukan guna mendukung terbentuknya Kampung KB, lanjutnya, yakni dengan cara melaksanakan sosialisasi Kampung KB, melaksanakan pendataan dan penyusunan profil kampung KB, menyusun buku petunjuk teknis dan leaflet kampung KB dan melaksanakan rapat sinkronisasi program dan kegiatan kampung KB.
“Kemudian yang perlu disiapkan lagi adalah Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL), kelompok aseptor, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) serta Pojok Konsultasi Perlindungan Perempuan dan Anak (P2A) dan bimbingan teknis, pendampingan, pengutan dan pemantapan, kelembagaan kampung KB,” terangnya.
Sedangkan yang menjadi prioritas utama, tambahnya,
dalam kegiatan kampung KB harus ada peningkatan kepesertaan KB aktif. Khususnya metode kontrasepsi jangka panjang melalui pembinaan dan kemandirian ber- KB. Kemudian mengurangi angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi lahir dan penyediaan kesehatan dasar, terpenuhinya hak sipil yang meliputi akte kelahiran, KTP, KK dan kartu Identitas Anak,” papar H. Muhtarom.
Yang tak kalah penting, terangnya, yakni meingkatkan ketahanan keluarga dengan melembaganya kelompok kegiatan Bina Keluaraga Balita, Bina Keluarga Lansia, dan Usaha Peningkatan pendapatan keluaraga Sejahtera.
“Kemudian perluas akses dan meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dan program terpadu intervensi KB dengan sektor pembangunan yang lain,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Kampung KB di Kabupaten Madiun juga telah disinergikan dengan Kampung Ramah Anak yang ditandai dengan adanya kelompok kegiatan Poktan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini dilakukan untuk memastikan telah terpenuhinya hak anak yang mendorong lahirnya kelembagaan yang responsif anak di tingkat desa guna mendukung terwujudnya Kabupaten Madiun layak anak. (Dibyo).
