MADIUN, beritalima.com- Bupati Madiun, Jawa Timur, menghadiri penutupan Diklat Dasar Birokrasi Pancasila bagi CPNS angkatan 2018, di Puslatmar 6 Puroboyo, Malang, Sabtu 3 Agustus 2019, kemarin.
Bupati Madiun H. Ahmad Dawami, menyampaikan kepada CPNS angkatan 2018, diklat ini merupakan awal bagi mereka yang bergabung di Pemkab Madiun.
“Diklat ini dimaksud agar para ASN di Kabupaten Madiun memiliki rasa loyaitas kepada Kabupaten Madiun. Saya ingin CPNS yang mengikuti diklat dasar ini memiliki loyalitas terhadap Kabupaten Madiun. Meskipun anda tidak asli dari Kabupaten Madiun, namun anda sekarang sudah menjadi bagian birokrasi Pemerintah Kabupaten Madiun,” kata H. Ahmad Dawami.
Diklat Dasar Birokrasi Pancasila yang dilaksanakan selama satu minggu dengan cara militer dengan pelatih dari Marinir Puslatmar 6 Puroboyo, lanjutnya, dimaksud untuk membentuk CPNS Kabupaten Madiun agar menjadi disiplin, kompak dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap organisasi (Pemkab Madiun) dan pekerjaan yang sedang dikerjakan (Instansi mereka berkerja).
“Saya yakin CPNS sekarang tidak ada yang menyogok dan semuanya pasti sudah pandai terhadap ilmunya masing-masing. Karena itu anda lolos dari ribuan peserta yang mendaftar CPNS. Tapi setelah anda diterima sebagai CPNS, loyalitas terhadap organisasi dan kekompakan pada masing-masing aparatur belum terbentuk, sehingga saya putuskan agar CPNS tahun 2018 sejumlah 341 melaksanakan Diklat Dasar Birokrasi Pancasila. Ini dimaksud agar kita nanti menjadi saudara dan selalu menjalin kebersamaan serta loyal terhadap pelayanan yang akan kita berikan kepada masyarakat,” tandasnya.
Diusia Kabupaten Madiun yang ke-451, bupati ingin Kabupten Madiun lebih baik lagi. “Inilah tantangan bagi ASN untuk maju ke depan. Sehingga dengan adanya diklat Dasar Birokrasi Pancasila bagi CPNS, semoga membuat warna baru bagi Pemerintahan dan mereka dapat menjadi virus-virus kebaikan bagi ASN lainnya dan juga dapat menjadi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Madiun,” tegasnya.
Memang, paparnya, semua harus dilakukan secara bertahap dan tidak bisa kebijakan itu spontan langsung terwujud.
“Namun dengan kebersamaan dan loyalitas, saya yakin kebijakan-kebijakan tersebut akan segera dapat tercapai. Mari kita buat apik bersama-sama, Jangan membuat apik sendiri. Cintai pekerjaan anda, bangkitkan rasa memiliki terhadap Kabupaten Madiun dan tanggung jawab terhadap Kabupaten Madiun,” pungkasnya.
Sebelumnya, Diklat Birokrasi Pancasila ini juga pernah dilakukan oleh seluruh pimpinan OPD di Kabupaten Madiun diawal masa jabatan Bupati – Wakil Madiun, H. Ahmad Dawami – H. Hari Wuryanto. (Dibyo).
Ket.Foto: H. Ahmad Dawami (kanan atas).
