MADIUN, beritalima.com- Bupati Madiun, Jawa Timur, menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum enam fraksi terhadap lima Raperda Non APBD Tahun 2020, dalam rapat paripurna, Senin 16 Maret 2020.
Menjawab pertanyaan dari Fraksi Golkar Nurani Sejahtera terkait perkiraan biaya Pilbup tahun 2023-2028 sebesar Rp 35.000.000.000, Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami, menjelaskan, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung tahun 2024 diperlukan pendanaan yang cukup besar dan tidak memungkinkan dibebankan dalam satu tahun anggaran.
“Seingga diperlukan pembentukan dana cadangan. Mengenai besaran pastinya diputuskan di tahun anggaran terakhir. Artinya, kalau sudah ada dana cadangan, nantinya tidak akan bingung lagi mencari anggaran,” terang H. Ahmad Dawami.
Pembentukan dana cadangan daerah, direncanakan sebesas Rp. 35.000.000.000 dan dilakukan selama tiga tahun. Dengan rincian, pada P-APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 5.000.000.000, APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 15.000.000.000 dan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 15.000.000.000,. Adapun kekurangan kebutuhan anggarannya, akan dialokasikan pada tahun berkenaaan.
Sementara itu menjawab pertanyaan dari Fraksi Demokrat Persatuan tentang PAD obyek Wisata Umbul, berdasarkan analisa, meliputi jumlah pendapatan dan PAD pada 2020 dari penyertaan modal sebesar Rp. 1.000.000.000, mempunyai target PAD Rp. 363,293,658.
Menjawab pertanyaan target PAD yang ingin dicapai atas permintaan penambahan penyertaan modal Perumdam Tirta Dharma Purabaya, maka taget dit tahun 2020 sebesar Rp. 2.214.003.921.
Begitu juga mengenai saran untuk mempercepat dan memperlancar implementasi Raperda Kawasan Tanpa Rokok. Apabila ditetapkan menjadi Peraturan Daerah definitif, Pemkab Madiun juga sependapat dan segera dipenuhi.
“Mengenai Perumda Tirta Dharma Purabaya dan Obyek Wisata Umbul, memang perlu diseusiakan dengan perkembangan situasi saat ini agar keduanya berkembang maksimal dan tidak terganjal aturan,” jelasnya.
Selain unsur pimpinan dan Ketua DPRD, hadir dalam paripurna ini diantaranya Wakil Bupati, H. Hari Wuryanto, Sekda Tontro Pahlawanto dan pimpinan OPD. (Dibyo).
