MADIUN, beritalima.com- Proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, merupakan yang pertama di Indonesia yang berhasil menyelesaikan tahapan transaksi.
Hal tersebut nampak dalam penandatanganan Perjanjian KPBU APJ Kabupaten Madiun, Penjaminan , dan Regres antara Pemerintah Kabupaten Madiun dengan PT Tritunggal Madiun Terang, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia di Pendopo Ronggo Djumeno, Kabupaten Madiun, Selasa 20 September 2022.
Penandatanganan tersebut meliputi pembangunan baru (tanpa retrofit), pengoperasian, dan pemeliharaan terhadap 7.458 titik yang tersebar di Jalan Nasional, Jalan Kabupaten Utama dan Jalan Perkotaan.
Bupati Madiun H. Ahmad Dawami selaku Penanggung jawab Proyek Kerjasama (PJPK) mengatakan, jika kerjasama yang dilakukan tersebut akan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Proyek ini, diharapkan membawa dampak sosial, ekonomi, keamanan yang muaranya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan penerangan jalan yang memadai, maka akan mengurangi kriminalitas dan menurunkan angka kecelakaan serta jam operasi UMKM dan pelaku ekonomi lainnya akan tambah panjang sehingga perputaran ekonomi semakin tinggi,” ucap Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami.
Bupati berharap, kerjasama yang dilakukan akan dapat meluas tidak hanya berhenti di APJ saja, tetapi juga di sektor lain.
“Proyek ini setelah tanda tangan, targetnya Juli 2023 selesai atau sudah nyala semuanya,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT PII, M. Wahid Sutopo, menyatakan, proyek APJ di Kabupaten Madiun ini merupakan proyek KPBU berskala kecil pertama yang dijamin oleh PT PII, dengan bekerja sama dengan pemerintah tingkat kabupaten.
“Proyek ini menunjukkan komitmen PT PII dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk berbagai skala proyek. Kami berharap, hal ini dapat menambah jumlah proyek infrastruktur lainnya untuk dapat dijalankan dengan skema KPBU,” kata Sutopo.
Selain itu, dukungannya kepada proyek ini juga merupakan komitmen dalam mendukung proyek dengan manfaat penghematan energi dalam rangka mendukung green infrastructure, serta mampu memberikan dampak signifikan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Madiun.
Sutopo juga mengapreasiasi upaya Kabupaten Madiun melakukan upaya penerapan alternative financing melalui KPBU, sehingga berhasil menjadi Kabupaten pertama yang menerapkan KPBU dengan bupati sebagai PJPK.
Hadir dalam penandatangani ini Forkopimda Kabupaten Madiun, pimpinan OPD, Camat, serta perwakilan PT Tritunggal Madiun Terang, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. (Dibyo).
H. Ahmad Dawami (kanan) tengah atas.
