TRENGGALEK, beritalima.com –
Meski sedikit terhambat, progres pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) Jawa bentang Trenggalek terus berlanjut. Bahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek akan mengalokasikan anggaran sekitar 35 miliar rupiah. Diproyeksikan untuk biaya pembebasan lahan proyek strategis nasional di sepanjang pesisir selatan Bumi Menaksopal tersebut.
Itu sebagaimana statement yang di sampaikan Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin saat safari Ramadhan di Kecamatan Munjungan beberapa waktu lalu.
“Saat ini, progres dari JLS masih kurang ruas yang di Munjungan yakni mulai Prigi-Munjungan sampai ke Panggul. Memang untuk pembebasan lahan, anggaran yang dibutuhkan kurang lebih sekitar 200-an miliar. Cukup besar, namun diprioritaskan dulu yang Prigi-Munjungan,” sebut Nur Arifin.
Menurut dia, fokus prioritas itu dilakukan karena sebagian besar lahan yang dilalui trase jalur JLS merupakan lahan dari hutan negara. Oleh sebab itu, Pemkab Trenggalek lebih mendahulukan pembebasan lahan milik masyarakat dengan menggunakan skema ganti-untung. Sedangkan untuk lahan hutan negara, akan diusulkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
“TAPD bersama BAPPEDA sudah melakukan pergeseran infrastruktur. Yang seharusnya untuk membangun infrastruktur, kita geser dulu sementara difokuskan bagi pengadaan lahan. Karena ini juga kolaborasi dengan pemerintah pusat, tapi ini nanti pemerintah provinsi juga akan membantu beberapa infrastruktur,” jelasnya.
Meskipun mengalami pergeseran anggaran, sambung suami Novita Hardini itu, sejumlah proyek infrastruktur besar di Munjungan tetap dijalankan. Seperti misalnya, infrastruktur Jembatan Ngembes yang menelan anggaran sekitar 1,9 miliar rupiah.
Selain itu, juga ada program pengerasan jalan menuju Pantai Blado. Walau belum genap 100 persen, namun akses dimaksud sudah cukup lebar.
“Menjadi salah satu atensi, karena akses jalan ini dipersiapkan untuk menyambut libur panjang lebaran. Jadi di Pantai Blado ini kita ada pengerasan meskipun belum 100 persen, tapi sudah lumayan, dengan anggaran sekitar kurang lebih 400 hingga 500 juta rupiah,” imbuh Gus Ipin panggilan akrab bupati muda ini.
Ketika keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor penghambat, ditambahkan oleh dia, pengerjaan infrastruktur pun akhirnya harus dilakukan secara bertahap. Sehingga kondisi ini sangat mempengaruhi realisasi target penyelesaian jalur Yogya-Malang pada 2029 nanti.
“Karena tersedot banyak untuk anggaran Pemilu, sehingga mempengaruhi progres dan proses pembangunan. Semoga, kekurangan-kekurangan bisa tercover di perubahan anggaran. Diharapkan, di tahun 2025 fiskal kita lebih bagus lagi sehingga bantuan dari pusat dan provinsi lebih maksimal,” pungkas Gus Ipin. (her)
