PAMEKASAN, Beritalima.com |Bupati Baddrut Tamam, resmi membuka kegiatan Penilaian Analisis Kesenjangan Kualifikasi Pendidikan dan Kompetensi ASN 2023 di lingkungan Pemkab setempat.
Acara penilaian kompetisi ASN tahun 2023 tersebut dilakukan di kantor BKPSDM Pamekasan, Selasa (01/08) pagi.
Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, bersama Wabup Fattah Jasin, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN Bajoe Loedi Hargono, dan Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara (BKN) Surabaya Mohammad Ridwan, saat menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Ahli Mata Terkejut! Ini Meningkatkan Penglihatan 99% dalam 5 Hari
“Menjadi seorang abdi negara merupakan jabatan yang terhormat dan tidak semua orang bisa menjadi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN),” kata Bupati Baddrut Tamam.
Pihaknya meminta kepada 612 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemkab untuk benar-benar mengikuti tes dengan baik. Hal itu itu demi menjadi ASN yang berkualitas dan positif.
“Para ASN mengikuti tes asesment yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi (Puspenkom) Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk meningkatkan kualitas keilmuan, menjadi ASN yang positif dan berkontribusi bagi negara,” terangnya.
Kegiatan tes asesment bagi ASN ini diikuti oleh ASN eselon III dan IV. Yang terdiri dari jabatan administrator sebanyak 151 orang, jabatan eselon IV sebanyak 201 orang, jabatan fungsional muda 213 orang, dan jabatan fungsional pertama 47 orang.
“Saya harap adanya asesmen ini bisa menghasilkan ASN yang kompeten sesuai dengan kualifikasi dan jabatannya serta bisa memberikan kontribusi kepada negara,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Pamekasan Saudi Rahman menjelaskan, kegiatan ini digelar untuk mengembangkan birokrasi melalui peningkatan potensi para ASN.
“Penilaian kompetensi ini menggunakan metode Computer Assissted Competency Test (CACT), dengan tiga pengukuran, yaitu kemampuan manajerial, literasi digital dan sosiokultural,” katanya.
BKPSDM Pamekasan juga mendatangkan tim dari Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN Jakarta yang telah memiliki sertifikasi keahlian. Hal ini dilakukan agar hasil yang didapatkan benar-benar valid dan dapat dipertanggung jawabkan.
“Sehingga bisa memetakan ASN sesuai dengan jabatan dan pekerjaannya di lingkungan pemerintahan setempat,” ujarnya.(AN/San)
