PONOROGO, beritalima.com- Menginjak jabatannya di tahun kedua, Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Ipong Muchlissoni, mengakui belum bisa mewujudkan pendidikan murah. Hal ini karena minimnya ketersediaan dana Pemerintah Kabupaten untuk menyokong biaya pendidikan dan kalah oleh pembangunan infrastruktur jalan.
Namun menurut Ipong, dalam satu tahun kepemimpinannya, ada sejumlah indikasi pembangunan yang naik. Mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga Nilai Tukar Petani (NTP). Termasuk Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Yaitu dari 68,16 menjadi 68,38.
“Memang ada IPM yang naik, tapi saya belum puas. Sebab ada problem dalam pendidikan di Ponorogo ini. Yaitu tingginya biaya pendidikan. Jujur, dalam setahun terakhir ini saya belum bisa menurunkan biaya ini,” terang Ipong, kepada wartawan, Minggu 19 Pebruari 2017.
Menurutnya lagi, penyebabnya karena Pemkab Ponorogo belum bisa menyediakan dana untuk Biaya Operasional Sekolah Daerah atau Bosda sebagai pendamping BOS yang telah diberikan pemerintah pusat.
“Tahun 2017 ini kita belum bisa menyisihkan dana untuk Bosda. Sebab, Bosda melibatkan anggaran yang sangat besar,” tambahnya.
Saat ini, BOS dari pemerintah pusat mencapai Rp.900 ribu per siswa per tahun untuk siswa SMA sederajat. Sedangkan Ipong menginginkan Pemkab Ponorogo bisa memberikan Bosda sebesar Rp.300 ribu per siswa pertahun.
“Untuk itu kita memerlukan dana sebesar Rp.40 miliar setahun ini. Tapi dana itu tidak ada. Dana yang ada masih lebih dipriorotaskan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan pemeliharaannya. Ya ada dana, tapi tidak mencukupi. Tahun 2018 nanti semoga ada dana untuk Bosda,” papar Ipong.
Meski begitu, lanjutnya, Pemkab tetap berupaya meringakan biaya sekolah para siswa di Ponorogo. Salah satunya dengan membantu pengadaan seragam gratis bagi para pelajar. Meskipun belum ada rincian anggaran yang disiapkan untuk seraga gratis ini, namun ia berharap hal ini dapat meringankan biaya yang harus dikeluarkan para orang tua.
“Dari survei, yang paling membebani pas mau masuk sekolah adalah pembelian seragam. Karena itu kita akan bantu dengan seragam gratis,” kata Ipong.
Ada pula, upaya untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa kurang mampu agar bisa kuliah. Bahkan di perguruan tinggi di luar Ponorogo. Termasuk menghimbau perusahaan dan BUMD di Ponorogo untuk terlibat dalam pemberian beasiswa ini.
Selain soal anggaran yang belum ada, paparnya, dari jajak pendapat yang dilakukannya terhadap warga Ponorogo, sebagian besar warga memang menginginkan agar pembangunan infrastruktur jalan bisa diprioritaskan dalam pembangunan di Ponorogo.
“Jadi pembangunan infrastruktur jadi prioritas lebih dulu. Termasuk anggarannya ya untuk pembuatan dan pemeliharaan jalan dulu. Warga maunya begitu,” pungkas Ipong. (Rohman/Dibyo).
Foto: Istimewa
